Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi perhatian lebih terhadap sektor pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas.
Sejumlah program bantuan telah digulirkan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sekolah swasta gratis, hingga pemutihan ijazah. Program tersebut membantu anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah, melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi sehingga memiliki masa depan lebih baik.
Gubernur Pramono Anung menegaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di ibu kota. Ia berharap Jakarta dapat menjadi role model pendidikan di Indonesia.
"Pemprov DKI menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. Nggak hanya itu, KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah tetap menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa jadi role model pendidikan di Indonesia," kata Pramono saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).
Untuk jenjang perguruan tinggi, Pemprov DKI Jakarta telah mencairkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap I Tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan anggaran Rp142,425 miliar. Sementara untuk warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya, Pemprov DKI menjalankan program pemutihan ijazah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pemutihan ijazah bukan hanya urusan administrasi. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat yang ijazahnya tertahan agar lebih produktif.
"Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak," ujar Rano Karno.
Untuk KJP Plus Tahap I 2026, telah disalurkan kepada 707.477 peserta didik di Jakarta dengan anggaran mencapai Rp1.620.226.200.366. Penerima bantuan berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Melalui program-program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap para peserta didik terus bersemangat belajar, meningkatkan prestasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana.
Tanggapan DRPD dan Masyarakat
Upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pendidikan mendapat respons positif dari berbagai pihak. Program tersebut mampu meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani mengapresiasi langkah Pemprov DKI. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mencegah anak putus sekolah akibat faktor ekonomi.
"Kami di DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E, mengapresiasi, mendukung setiap upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk rencana penambahan sekolah swasta gratis yang juga menyasar madrasah. Ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi," katanya kepada detikcom beberapa waktu lalu.
Untuk program sekolah swasta gratis, Rani meminta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan sejumlah aspek agar tepat sasaran.
"Kebijakan ini harus disiapkan secara matang dan terukur. Penambahan jumlah sekolah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, serta transparansi dalam mekanisme penunjukannya," jelasnya.
"Selain itu, sekolah harus punya rekam jejak tata kelola yang baik dan akuntabel. Sekolah juga wajib punya standar mutu pendidikan yang layak, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana. Terakhir, program ini benar-benar menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah," tutup Rani.
Sementara itu, alumni SMA Dian Persada sekaligus warga Klender, Fauzan, mengaku senang dengan adanya program pemutihan ijazah. Program tersebut sangat membantu dirinya mendapatkan pekerjaan serta meringankan beban ekonomi keluarga.
Ia mengatakan ijazah yang didapatkan akan digunakan untuk melamar pekerjaan, sedangkan hasil kerjanya nanti akan dipakai untuk menata masa depan.
"Alhamdulillah, saya senang sekali mendapatkan ijazah ini. Saya juga merasa terbantu karena sekarang bisa melamar kerja dan membahagiakan orang tua saya. Terima kasih buat Gubernur," ungkapnya.
Hal senada diungkapkan oleh siswa penerima KJP Plus, Siti Syahrani. Ia mengatakan bantuan yang diterima akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikannya.
"Saya bersyukur dan merasa senang karena adanya bantuan KJP Plus untuk membayar SPP, uang sekolah, dan membeli kebutuhan pendidikan saya," tutupnya.
Tonton juga video "Siswa Sekolah Rakyat Tak Dapat Bantuan Pendidikan Lain Lagi"
(akd/ega)
