Jakarta -
Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya penyamaan pemahaman serta konsistensi dalam menjalankan hasil Rakernas X Tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Hasil Rakernas X PKK 2025 yang digelar secara daring.
Kegiatan tersebut berlangsung hybrid dari Graha Sabha Wanua Gedung C, Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (11/11) yang dapat diikuti melalui Zoom maupun kanal YouTube TP PKK Pusat.
"Alhamdulillah kita tak henti-hentinya mengucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini (kita berkumpul) dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi hasil rapat nasional ke-10 PKK tahun 2025," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tri menjelaskan bahwa hasil Rakernas dirumuskan dalam tiga dokumen utama, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025-2029, Dokumen Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Ketiga dokumen itu telah disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 400.7-3465 Tahun 2025.
Ia menegaskan, dokumen tersebut bukan hanya bersifat administratif, namun menjadi arah gerakan PKK secara nasional, sehingga implementasinya harus dilakukan secara terukur dan berkesinambungan dari pusat hingga desa, kelurahan, dan dasawisma.
"Kita mengetahui gerakan PKK ini adalah kekuatan organisasi yang sangat besar, karena struktur kelembagaannya lengkap, mulai tingkat pusat sampai tingkat yang paling dekat ke masyarakat yaitu dasawisma. Namun kekuatan tersebut tidak bermakna kalau kita tidak bersama-sama dalam melangkah," sambungnya.
Tri pun meminta seluruh kader bekerja dengan kesungguhan dan komitmen tinggi. Sosialisasi ini disebutnya penting untuk menyamakan pemahaman, memperjelas tugas, serta memastikan konsistensi pelaksanaan program. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menjawab berbagai pertanyaan daerah terkait tata kelola kelembagaan.
"Agar seluruh pengurus paham secara utuh apa saja tugas dan kewajiban kita sebagai pengurus dan penggerak PKK dalam menjalani amanah sebagai mitra pemerintah. Untuk ikut berperan menyukseskan semua program-program yang sudah dibuat oleh RPJMN dari 2025 sampai 2029," jelasnya.
Ia berharap kegiatan tidak berhenti pada tahap pemahaman, tetapi berlanjut ke implementasi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tri juga menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan APBN dan APBD untuk program PKK agar benar-benar berdampak hingga ke dasawisma.
"Agar kita bisa mencapai tujuan organisasi PKK ini dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat secara luas," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa PKK akan menghadapi tantangan dan peluang baru ke depan. Karena itu, kader diminta lebih adaptif, peka, dan kolaboratif, sambil menjaga PKK sebagai gerakan masyarakat untuk pemberdayaan keluarga.
Mengakhiri sambutannya, Tri kembali menegaskan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah dan meminta seluruh kader menjaga marwah, etika, serta integritas organisasi.
"Saya mengajak kita semua menghidupkan kembali semangat penggerak dalam diri masing-masing, pengurus dan kader, bahwa kita adalah menjadi agen pembangunan untuk melaksanakan semua amanah yang diberikan kepada kita," pungkasnya.
(anl/ega)
