Jakarta -
Kementerian Sosial (Kemensos), Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan para tokoh lintas agama sepakat memperkuat sinergi strategis untuk mewujudkan layanan disabilitas yang menyeluruh. Layanan ini terdiri dari rehabilitasi terpusat, menghadirkan lingkungan ramah disabilitas, hingga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penyandang disabilitas.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan tiga hal utama dalam layanan disabilitas. Pertama, pencegahan yang meliputi mengatasi hambatan melalui penanganan terstruktur; kemudian perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi; serta pemberdayaan bagi disabilitas. Ke depannya diharapkan layanan tersebut dilakukan secara terpadu melalui layanan yang terpusat.
"Kita ingin ini menyeluruh, bagaimana pencegahannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana rehabnya," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini diungkapkan Gus Ipul saat menghadiri Diskusi Terpumpun 'Sosialisasi Fiqih Disabilitas Psikososial' di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur.
Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menekankan pentingnya pedoman Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam upaya memberikan pelayanan untuk disabilitas.
"Ini memang perintah presiden, namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, jadi penyandang disabilitas itu sudah masuk dalam desil, perangkingan. Jadi ada penyandang disabilitas yang kaya, memang ada yang cukup secara ekonomi, ada yang mungkin juga masih kekurangan gitu. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi pertimbangan kita dalam mengambil keputusan," ujarnya.
Berdasarkan DTSEN terdapat lebih dari 15 juta penyandang disabilitas yang terbagi dalam desil 1 hingga 10 dan dikelompokan sesuai dengan jenis kedisabilitasannya seperti disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda.
"Ada fisik, mental, intelektual, sensorik rungu, sensorik wicara, sensorik netra, ganda atau multi. Nah, ini sudah keliatan di sini. Semuanya kira-kira 15 juta ini totalnya, yang semua sudah terbagi dalam desil," katanya.
Pembagian data sesuai desil ini akan mempermudah dalam menentukan sasaran dan memberikan pelayanan.
"Nah, ini datanya sudah mulai kita konsolidasi, kita rapikan, dan nanti tentu pada akhirnya kita fokus pada mereka yang di desil 1, 2, 3, dan 4, memang ini perlu kita perjelas dalam rangka layanan ini," tuturnya.
Ia mengajak para tokoh agama yang hadir untuk turut serta terlibat dalam edukasi atau penyadaran masyarakat tentang pelayanan penyandang disabilitas melalui forum-forum keagamaan.
"Sehingga agama terlibat gitu, bukan hanya KND, tapi semua terlibat dalam melayani penyandang disabilitas," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad (Cak Fu) menyampaikan penanganan disabilitas harus memperhatikan juga faktor eksternalnya, sehingga tidak hanya berfokus pada pengembangan internal penyandang disabilitas saja.
"Yang sebenarnya menjadi persoalan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas itu justru ada di luarnya, yaitu lingkungan yang tidak aksesibel dan juga sikap atau cara pandang masyarakat," ujarnya.
Ke depannya ia berharap, penanganan penyandang disabilitas bisa lebih memperhatikan faktor eksternal.
"Kami berharap bahwa ada sedikit cara penanganan yang berbeda, melihat disabilitas ini yaitu dengan lebih masif melakukan edukasi publik, edukasi terhadap masyarakat bagaimana mereka memandang dan memperlakukan saudara-saudara kita, kami ini yang disabilitas," pungkasnya.
Sebagai Informasi acara ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Disabilitas Nasional Deka Kurniawan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Sarmidi Husna, Perwakilan Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Yogyakarta, serta stakeholder lainnya.
(prf/ega)
