Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara soal viral seorang warga Baduy, Repan (16), korban pembegalan disebut ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta karena tak ada KTP. Pramono menegaskan informasi tersebut tidak benar dan terjadi kesalahpahaman komunikasi.
"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Pramono menjelaskan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan. Pramono mengatakan adanya kesalahpahaman dalam bahasa yang membuat masalah tersebut menjadi panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu," ujarnya.
Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta. Dinas Kesehatan, kata Pramono, langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.
"Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu," jelasnya.
Pramono juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta. Pramono memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta akan tetap ditangani.
"Nggak, nggak, nggak (tidak ditolak)," imbuhnya.
Dilansir dari detikHealth pada Kamis (6/11), video penolakan warga Baduy masuk RS yang menjadi korban pembegalan di kawasan Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat, viral. Remaja tersebut mengalami luka di tangan kiri, pipi, dan punggung setelah diserang empat orang begal bersenjata tajam.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyesalkan kabar tersebut. Dante menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan, dengan atau tanpa KTP, bahkan tanpa jaminan BPJS Kesehatan sekalipun.
"Hak untuk mendapatkan kesehatan secara optimal itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Yang ada NIK-nya kita obati, yang tidak ada NIK-nya juga tetap kita obati," beber Dante saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/11).
Lihat juga Video Warga Padang Meninggal Setelah Diduga Ditolak RSUD Rasyidin
(bel/rfs)
