Jakarta -
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima perwakilan massa aksi konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). KASBI menyampaikan sejumlah masukan terkait RUU Ketenagakerjaan hingga keluhan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Audiensi dari konfederasi KASBI diterima langsung oleh Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan (Aher). Ketum Konfederasi KASBI Sunarno meminta agar pihaknya dilibatkan dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menerima massa buruh KASBI yang demo di depan gedung DPR RI. (Dwi Rahmawati/detikcom)
"Kami harap sebenarnya kalau urusan ketenagakerjaan kita bisa serius lagi terutama bagaimana bisa melibatkan kawan-kawan dari serikat buruh," kata Sunarno dalam rapat, di ruang BAM DPR RI, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sunarno mengaku KASBI telah membentuk tim perumus untuk menyiapkan masukan terhadap draf RUU Ketenagakerjaan. Ia berharap masukannya akan didengar dengan baik.
Ia mewanti-wanti jangan sampai RUU Ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja yang menurutnya minim partisipasi.
"Berbagai macam serikat pekerja termasuk kami KSBI ini juga telah membuat tim perumus, jadi untuk menyusun draf RUU Ketenagakerjaan dan tentunya hal ini tidak ingin kami sia-siakan. Kalau kita belajar dari pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu memang minim partisipasi," kata Sunarno.
"Terutama dari serikat buruh maka dalam proses menentukan RUU Ketenagakerjaan yang baru ke depan kami berharap banyak bisa melibatkan dari unsur-unsur serikat buruh di Indonesia," sambungnya.
Sunarno lalu mengeluhkan terkait maraknya PHK sepihak yang terjadi saat ini. Ia berharap DPR RI turun tangan mencari solusi dengan kasus PHK sepihak.
"Hari ini banyak korban buruh di PHK secara sepihak baik secara massal karena perusahaan rugi, bangkrut atau alasan yang lain misalnya, pailit bahkan pemberangusan serikat buruh yang sampai saat ini masih terjadi," kata Sunarno.
"Nah harapan kami juga DPR yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi datang juga mungkin ke basis-basis korban PHK selain untuk memberikan motivasi kepada pekerja, juga bagaimana menekan baik di Pemda ataupun perusahaannya untuk menghentikan proses proses PHK yang kami sebut PHK sepihak," imbuhnya.
(dwr/eva)
