Jakarta -
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyayangkan vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak kepada warga negara (WN) China, Yu Hao, terdakwa penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang pada 2024. Kejagung memastikan jajarannya mengajukan kasasi.
"Kita sangat menyayangkan putusan tersebut, karena seharusnya hakim pada pengadilan tinggi Pontianak tidak membebaskan terdakwa dalam perkara a quo. Oleh karenanya, sesuai sesuai hukum acara, JPU telah mengambil sikap untuk menyatakan kasasi atas putusan dimaksud," tegas Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, lewat pesan singkat kepada detikcom pada Sabtu (18/1/2025).
Harli mengatakan jaksa penuntut umum pada perkara tersebut sudah menandatangani akta permohonan kasasi. Dia menambahkan, tim jaksa juga tengah menyusun memori kasasi saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah menandatangani Akte Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2025/apN-Ktp tanggal 17 Januari 2025, dan saat ini JPU dalam perkara ini sedang menyusun Memori Kasasi," ucap Harli.
Dia melanjutkan Kejagung langsung merespons vonis bebas tersebut dengan mengambil langkah supervisi. Usai putusan bebas dijatuhkan kepada Yu Hao, lanjut Harli, Kejagung langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan upaya hukum.
"Sejak putusan banding tersebut dibacakan, kami langsung mengambil langkah-langkah responsif dengan melakukan supervisi serta mengingatkan Kejati Kalbar untuk melakukan langkah-langkah upaya hukum," pungkas Harli.
Seperti diketahui Yu Hao, terbebas dari dakwaan kasus tambang emas ilegal 774 kg. Yu Hao dibebaskan setelah PT Pontianak mengabulkan permohonan bandingnya.
Dirangkum detikcom, Kamis (16/1), kasus ini awalnya diadili di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor perkara 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan Yu Hao melakukan penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang pada 2024.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
