Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pada awal tahun 2025 memberikan diskon tarif listrik 50%, tepatnya pada periode bulan Januari-Februari 2025. Diskon tersebut diberikan sebagai stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program yang menggembirakan untuk masyarakat ini menjadi salah satu berita yang banyak dibaca pada awal tahun 2025. Sehingga masuk ke dalam Big Stories CNBC Indonesia pada tahun 2025 ini. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Kebijakan diskon tarif listrik 50% selama dua bulan awal tahun 2025 tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Ketentuan dan Mekanisme
Pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.
Adapun, jumlah pelanggan yang menerima diskon tarif listrik mencapai 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari total 84 juta pelanggan PLN. Diantaranya: 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA, kemudian 38 juta pelanggan 900 VA, lalu 14,1 juta pelanggan 1.300 VA dan 4,6 juta pelanggan 2.200 VA.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sempat menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.
"Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit," jelas Darmawan.
Pemberian diskon biaya listrik dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN. Pelanggan Pascabayar mendapatkan diskon 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 (yang akan dibayar pada bulan Februari 2025) dan untuk pemakaian bulan Februari 2025 (yang akan dibayar pada rekening bulan Maret 2025).
Sedangkan Pelanggan Prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025, sehingga masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.
"Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun," jabar Darmawan.
Selama pelaksanaan pemberian diskon biaya listrik, Pemerintah meminta kepada PT PLN (Persero) untuk tetap wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen dan tetap menjaga efisiensi operasi.
Pembelian listrik dengan tarif tersebut bisa dilakukan di beberapa kanal yang telah disiapkan. Termasuk aplikasi PLN Mobile, minimarket, hingga pembayaran melalui beberapa bank.
Artinya, pelanggan prabayar yang membeli tarif diskon secara otomatis menyesuaikan. Misalnya tadinya membayar Rp 100 ribu akan hanya dibebankan Rp 50 ribu.
Sempat Ingin Diperpanjang
Memang, sempat ada perbincangan bahwa pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif listrik 50% pasca berakhir di bulan Februari 2025 lalu. Rencana tersebut sempat muncul akan dilanjutkan pada bulan Juni-Juli 2025.
Sayangnya, rencana tersebut batal direalisasikan. Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang menjabat saat itu yakni Sri Mulyani membeberkan alasannya.
Dia mengatakan bahwa sempat ada rapat dengan para menteri perihal pelaksanaan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Namun ternyata untuk kebutuhan proses penganggarannya jauh lebih lambat.
"Sehingga kalau kita tujuannya bulan Juni-Juli, kita tidak bisa jalankan sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah," ungkap Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers di Istana Negara, Senin (2/6/2025).
Sri Mulyani menerangkan, jika dilihat dari desain awal subsidi upah pernah dilakukan pada masa Covid-19. Di mana, data BPJS masih perlu dibersikan sama seperti data DTSN.
Adapun sekarang data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean. "Betul-betul pekerja yang di bawah (gaji) Rp 3,5 juta dan sudah siap maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, menargetkan untuk bantuan subsidi upah," tegas Sri Mulyani.
Seiring dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menyatakan bahwa rencana kebijakan tersebut diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mana pihaknya belum bisa mengomentari rencana tersebut.
"Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu," jelasnya di sela acara 2025 Energy & Mineral Forum di Kempinski, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dia menegaskan, pihaknya belum mengetahui formulasi dari rencana tersebut dan belum dilibatkan perihal rencana pemberian diskon tarif listrik itu
"Gini-gini setahu saya gini ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya selalu ada pembahasan dulu pembahasannya, biasanya ada Kementerian ESDM. Saya gak tahu detail ini sudah ada apa belum, saya belum tahu, yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu," ungkap Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Disclaimer: Big Stories merupakan kumpulan berita lama dari CNBC Indonesia yang telah dipublikasikan sebelumnya dan disajikan kembali karena menjadi berita terpopuler dan paling banyak diminati sepanjang tahun 2025. Informasi yang dimuat tidak selalu mencerminkan kondisi atau perkembangan terbaru. Pembaca disarankan untuk meninjau tanggal publikasi dan mencari referensi tambahan untuk mendapatkan informasi terkini(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
