Kabar Miring soal Nasib IKN Ditepis Otorita

Jakarta -

Kabar miring mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono buka-bukaan anggaran pembangunan IKN diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Otorita IKN pun menepis kabar miring terkait IKN tersebut.

Kabar miring mengenai IKN ini muncul setelah Menteri PU Dody tiba-tiba memberikan pernyataan jujur bahwa belum ada realisasi anggaran pembangunan IKN. Dia menyampaikan hal itu usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ucap Dody usai rapat kerja.

Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN tidak hanya masuk ke pagu Kementerian PU, sebagiannya juga ada di Otorita IKN yang akan memegang tanggung jawab lebih besar dalam menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, PU masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak pembangunan yang sudah berjalan, ditambah sarana pendukung lainnya seperti jalan akses.

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU 2025 juga dipangkas 80% sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga sisa anggaran PU di tahun ini tinggal Rp 29,57 triliun.

"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," kata dia.

Wakil Ketua Komisi V DPR Pertanyakan Nasib IKN

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda juga turut bersuara terkait IKN. Dia meragukan ada pembangunan IKN di 2025 setelah anggarannya diblokir.

Huda awalnya bicara terkait anggaran Menteri PU Dody yang memang mengalami efisiensi hingga Rp 81 triliun. Pada 2025 ini, kata dia, Kementerian PU hanya mempunyai anggaran Rp 29,5 triliun.

"Kita masih nunggu sebenarnya pascaskema efisiensi ini kira-kira Pemerintah akan membuat skema apa untuk IKN. Yang jelas memang PU mengalami efisiensi cukup besar Rp 81 T itu, dan dari sisa efisiensi ini dari Rp 110 T dikurangi Rp 81 T itu tinggal Rp 29,5 T. Dari Rp 29,5 T yang kemarin sempat disampaikan oleh Menteri PU dalam raker memang belum ada alokasi khusus untuk IKN, karena memang habis untuk rutin baik kepegawaian, terus maintenance dari infrakstruktur yang sudah ada dan seterusnya," kata Huda saat dihubungi, Jumat (7/2).

Huda mengatakan Komisi V DPR juga memahami tidak adanya anggaran untuk IKN di tahun 2025 ini. Dia pun harus jujur mengakui pembangunan IKN tidak akan berjalan karena kondisi tersebut.

"Nah memang ada konsekuensi yang jujur harus diakui, ada suasana yang kira-kira tidak mudah di lapangan, karena begitu infrastruktur dikurangi atau diefisiensi, itu memang jadinya di lapangan tuh yang, karena nggak ada anggarannya, jadi para pekerja dan tukang otomatis di beberapa tempat yang tadinya sedang laksanakan proyek tertentu ya berhenti. Itu konsekuensi dari efisiensi infrastruktur," ucapnya.

Huda menilai IKN baru bisa berlanjut nantinya setelah Pemerintah mendapat tambahan APBN Rp 306 triliun. "Memang hampir pasti memang akan sulit kalau Rp 29,5 T itu dialokasikan untuk IKN. Mau tidak mau harus ada top up anggaran di luar Rp 29,5 T itu baru IKN akan bisa berjalan kembali," imbuhnya.

Lebih lanjut, Huda juga pesimistis IKN akan selesai pada 2028 mendatang seperti yang pernah disampaikan Pemerintah Prabowo Subianto.

"Nah itu termasuk yang, kalau itu akan jadi target (2028 selesai), artinya kan tahun ini pun tetap harus teralokasi kalau itu jadi target. Begitu tahun ini tidak teralokasi, ada konsekuensi-konsekuensi mungkin bisa berpotensi penuntasannya mundur dan seterusnya. Karena asumsi 2028 selesai asumsinya setiap tahun teralokasi dengan baik sesuai yang diajukan pemangku kebijakan di IKN," tutur dia.

Otorita IKN Bantah Pembangunan Berhenti-Pekerja Dipulangkan

Mengetahui hal itu, Otorita IKN juga turut bersuara. Otorita IKN membantah adanya kabar bahwa pembangunan IKN berhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Targetnya, kata dia, Nusantara akan menjadi Ibu Kota Politik RI pada 2028.

"Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," kata Troy dilansir Antara, Jumat (7/2).

Troy mengungkapkan program pembangunan IKN tahap kedua akan difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya. Ia merinci pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan telah mencapai Rp6,49 triliun.

Lebih lanjut, Tory juga membantah adanya informasi yang mengatakan para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing. "Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," imbuh dia.

(maa/maa)