Fraksi Partai Golkar DPR meminta ada fatsun yang harus dipatuhi seluruh anggota DPR Fraksi Golkar. Salah satu fatsun adalah diminta tidak menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga menteri sendiri.
Perihal fatsun ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, saat sambutan acara HUT Fraksi Golkar ke-58 di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ada 4 fatsun yang diminta diperhatikan.
"Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menegaskan kembali tentang fatsun politik yang perlu diperhatikan," kata Sarmuji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fatsun pertama berkaitan dengan dukungan Golkar terhadap Astacita Prabowo-Gibran. Dalam fatsun itu juga diungkit soal koalisi permanen.
"Ini sudah dideklarasikan oleh ketua umum kita, supaya hubungan antarfraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer," kata Sarmuji.
Sarmuji menyampaikan setiap kebijakan pasti ada yang disukai dan tidak disukai. Namun, ia menekankan semuanya tetap bermanfaat untuk rakyat. Kemudian, Sarmuji meminta tidak ada serangan terhadap kebijakan Prabowo-Gibran.
"Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah," ujarnya.
Fatsun kedua, kata Sarmuji, adalah anggota DPR Golkar diminta tidak menyerang kawan sendiri. Dia meminta, jika ada yang perlu dibicarakan, sebaiknya disampaikan terlebih dahulu.
"Yang kedua, fatsun yang kedua. Jangan menyerang kawan sendiri. Ini kita punya menteri yang cukup banyak. Ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri, ada 1 gubernur Lemhanas. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk," tegasnya.
Kemudian, Sarmuji meminta agar anggota DPR Fraksi Golkar tak mempersoalkan keputusan negara. Menurutnya, yang bisa dilakukan hanya memberi masukan dan evaluasi.
"Yang ketiga, jangan menyoal sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara. Kita bisa memberikan masukan, tetapi apa yang sudah diputuskan bisa kita evaluasi, tetapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan oleh negara dan sedang berjalan," tuturnya.
"Taruhlah misalkan tentang program makan bergizi gratis. Taruhlah ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan yang itu disampaikan kepada menteri terkait dan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan konsep makan bergizi gratis," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sarmuji membeberkan fatsun keempat terkait keputusan koalisi. "Yang keempat, jangan mengubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh koalisi," lanjutnya.
Saksikan Live DetikSore:
Lihat juga Video 'Marak Kepala Daerah Kena OTT, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng':
(maa/rfs)
