Cegah Penyimpangan, 120 PJK3 & Lembaga SMK3 Tandatangani Pakta Integritas

Jakarta -

Sebanyak 120 penanggung jawab Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dan Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menandatangani Pakta Integritas. Penandatangan dilakukan di Balai K3 Bandung, Jawa Barat.

Disaksikan Dirjen Binwasnaker & K3 Fahrurozi, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli mengatakan penandatanganan pakta integritas ini bertujuan untuk menegaskan komitmen bersama dalam membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta menumbuhkan budaya kerja yang etis.

Menurut Yassierli, penandatanganan pakta integritas bertujuan untuk memastikan tak ada praktik suap, gratifikasi, komisi ilegal, maupun bentuk korupsi lainnya oleh pemberi maupun penerima layanan K3.

"Penandatanganan ini akan menjadi bukti tertulis bahwa Bapak/Ibu akan menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini digelar secara simultan di beberapa kota secara tatap muka agar kami dapat berdiskusi dengan mitra teknis Kemnaker," kata Yassierli, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

Melalui penandatanganan pakta integritas ini, Yassierli menginginkan wajah Kemnaker menjadi lebih baik dan menjadi kebanggaan bagi para stakehokder Kemnaker. Menurut Yassierli, hal ini tentu tak mudah, karena beberapa proses bisnsis dan layanan yang Kemnaker miliki itu bersentuhan langsung dengan pihak ketiga yang memiliki risiko pelanggaran integritas.

Yassierli menegaskan PJK3 merupakan mitra teknis pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pemenuhan norma K3 di Perusahaan. Karena itu, PJK3 juga harus bekerja secara independen, professional dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan menjunjung tinggi etika profesi.

Sementara,Dirjen Binwasnaker & K3 Fahrurozi
mengatakan penandatanganan pakta integritas di Bandung merupakan kegiatan ketiga untuk seluruh PJK3 dan lembaga audit SMK3. Tindak lanjut kegiatan ini diikuti implementasi nyata di lapangan dan dilakukan evaluasi secara berkala.

"Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen integritas ini," pungkasnya.

(anl/ega)