Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengatakan sebanyak 20 ribu calon jemaah di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berpotensi gagal berangkat haji pada 2026. Ia membuka peluang akumulasi kuota haji dari 3 provinsi terdampak bencana itu dialihkan untuk provinsi lain.
"Bahwa ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi pemenuhan jadwal-jadwalnya karena bencana ini. Sehingga Komisi VIII memberikan peluang bagi kami untuk ada perubahan-perubahan selama tidak keluar dari perundang-undangan," kata Gus Irfan usai rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Ia khawatir pelaksanaan haji bagi 20 ribu calon jemaah di lokasi bencana itu akan mundur ke 2027. "Tiga lokasi itu, sekitar 20 ribuan. Mungkin. Rata-rata," kata Irfan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rata-rata 5.000-an, 5.000-an, dan 5.000-an. Ya 17 ribuanlah ya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam kesempatan yang sama.
Kendati demikian, ia menyebut Komisi VIII DPR memberi keleluasaan terkait pengaturan jadwal di kondisi darurat. "Kemudian Sumatera Barat sudah 60 sekian persen, Sumatera Utara 60 persen, Aceh baru 50 sekian persen. Itu yang kita agak khawatir, tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal," kata Gus Irfan.
"Tapi, kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi VIII sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda lagi nanti. Saya kira itu," sambungnya.
Ia menyebut untuk sekarang Kemenhaj memberi tambahan waktu bagi calon jemaah di tiga provinsi terdampak untuk melunasi biaya haji tersebut. Namun, kata dia, jika tak terpenuhi ada kemungkinan keberangkatan jemaah diubah untuk tahun 2027.
"Tergantung situasi nanti. Yang jelas yang pertama ini pelunasannya kita, kita undur sesuai dengan situasi. Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan tetap belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain. Dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027," imbuhnya.
(dwr/isa)
