Jakarta -
Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pengelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 6.300 peserta dari seluruh Indonesia serta perwakilan akuntan dari dapur di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta.
Rapat digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Rabu (24/12/2025). Mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan perkembangan signifikan sejak didirikan pada Agustus 2024.
"Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang, pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri," kata Dadan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga akhir 2025, dia mengatakan BGN telah membentuk sekitar 18.200 SPPG. Dia mengatakan SPPG itu tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan.
Selain itu, dia menyebut awalnya anggaran BGN Rp 71 triliun. Kemudian mendapat tambahan Rp 14 triliun setelah disetujui Kementerian Keuangan sehingga menjadi Rp 85 triliun.
"Kalau tidak ada tambahan Rp 14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan," jelasnya.
Sejak Januari 2025, program tersebut telah melayani 55 juta penerima. Dengan manfaat anggaran sekitar Rp 850 miliar per hari. Sebanyak 70% anggaran itu menurutnya digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, yang berdampak pada pergerakan ekonomi.
"Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya," ucapnya.
Dia menyebut BGN menargetkan peningkatan kualitas melalui sertifikasi SP OG mulai tahun depan. Dadan mengatakan mitra yang tidak memenuhi standar akan diberi kesempatan memperbaiki diri sebelum dilakukan penilaian ulang.
"Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan," pungkasnya.
(rdh/dek)
