Bahlil Pastikan Pembangunan IKN Masih Berjalan Usai Heboh Anggaran Diblokir

3 hours ago 2

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, optimistis pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, pada 2028 mendatang. Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi terkait anggaran untuk pembangunan IKN yang terhambat karena adanya pemblokiran.

"IKN ini setahu kami sampai sekarang, tetap target bawa Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil menyebut saat ini proses pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan koridor rencana yang telah ditetapkan meskipun Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ini memblokir sementara anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diperuntukkan bagi pembangunan IKN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan," ucapnya.

Di sisi lain, Ketum Golkar itu juga mengatakan Kementerian PU telah memiliki strategi untuk dapat melanjutkan IKN, meskipun anggarannya diblokir. Tetapi, Bahlil enggan membeberkan rencana tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri PU Dody Hanggodo.

"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa, itu di Kementerian PU. Jadi, kami nggak bisa juga terlalu mendalami, jangan merasa seperti karena Ketum partai semua ya ngerti, nggak juga," ungkapnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo telah memiliki sikap kebijakan tersendiri soal IKN. Sebab itu, Bahlil selaku menteri akan ikut setiap kebijakan yang diputuskan oleh Prabowo.

"Jadi, helicopter view-nya kan yang tau tentang bagaimana negara ke depan, itu kan dibawa pimpinan seorang presiden dan wakil Presiden," imbuhnya.

Diketahui, dilansir detikFinance, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih terkena blokir sehingga belum ada pembangunan baru yang dilakukan. Meski demikian, progres pembangunan mega proyek IKN sudah menyentuh angka 87%.

Hal ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Menurutnya, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan IKN.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

(bel/zap)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |