Jakarta -
Ketua DPP PKB yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan serius. Ia berharap rakyat di daerah terdampak tak ditinggalkan seorang diri.
"Karhutla yang terjadi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat," kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Daniel Johan prihatin dengan sejumlah bencana karhutla yang terjadi di Indonesia. Ia tak ingin kebakaran ini meluas, mengingat Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan," kata Daniel Johan.
"Pemerintah harus menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal," tambahnya.
Daniel Johan juga mendorong permasalahan karhutla ini ditetapkan menjadi bencana nasional. Ia menyoroti paparan asap karhutla yang mengganggu masyarakat hingga negara tetangga.
"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban," ungkapnya.
Daniel meminta pemerintah melihat penanganan karhutla secara menyeluruh. Ia mendorong tim gabungan terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga kegiatan pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.
"Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian," imbuhnya.
(dwr/knv)
