Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade memaparkan besarnya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Sumatera Barat melalui berbagai program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hanya dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk sektor permukiman, air minum, sanitasi, serta penanganan pascabencana di Sumbar.
Andre menyampaikan hal itu didampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)/Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat Maria Doeni Isa di Padang, Jumat (24/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Andre, anggaran yang telah dikucurkan merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak sekadar menyampaikan janji, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
"Anggaran tahun 2025 memang tidak banyak, sekitar Rp76 miliar. Itu untuk menyelesaikan penanganan yang sudah dimulai sebelumnya. Lalu pada tahun 2026 pemerintah mengucurkan lagi Rp436,8 miliar. Di luar itu juga sudah ada anggaran penanganan darurat sebesar Rp627 miliar. Jadi total yang sudah turun sekitar Rp1,2 triliun hanya untuk Balai Cipta Karya dalam dua tahun terakhir," kata Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Selain itu, kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai sekitar Rp5,6 triliun yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2028.
"Ini membuktikan bahwa pemerintah Presiden Prabowo bekerja keras membangun Sumatera Barat. Saya ingin masyarakat tahu bahwa kami tidak hanya omon-omon. Semua ada datanya dan sedang berjalan," tegas Andre.
Ia menjelaskan, salah satu proyek strategis yang telah memasuki tahap pelaksanaan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Padang di kawasan Palukahan, Kecamatan Koto Tangah. Proyek tersebut menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.
Selain itu, berbagai pekerjaan juga dilaksanakan di Solok Selatan, Bukittinggi, Dharmasraya, serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya melalui program air minum, sanitasi, hingga rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Kepala BPPW Sumbar Maria Doeni Isa membenarkan seluruh data yang dipaparkan Andre merupakan program resmi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Menurut Doeni, pada 2025 BPPW Sumbar mengelola anggaran Rp76,37 miliar yang difokuskan untuk penanganan pascabencana, penyediaan air minum, sanitasi, Pamsimas, Sanimas, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
"Anggaran tahun 2025 memang sekitar Rp76,37 miliar. Fokusnya untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan pascabencana, seperti pembangunan SPAM di Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang, Pamsimas di 23 lokasi, pembangunan Sanimas, serta PISEW di 10 lokasi," ujarnya.
Doeni menjelaskan, pada 2026 nilai program meningkat drastis menjadi Rp436,81 miliar dengan cakupan pembangunan yang jauh lebih besar dan tersebar di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat.
Salah satu proyek terbesar adalah peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Padang melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tabing III berkapasitas 200 liter per detik beserta jaringan perpipaannya. Selain itu terdapat pembangunan IPA Sungai Aro di Solok Selatan, peningkatan SPAM Tabek Gadang di Bukittinggi, perluasan SPAM IKK Pulau Punjung di Dharmasraya, hingga program Pamsimas di sejumlah kabupaten.
Untuk penanganan pascabencana, pemerintah juga mengalokasikan Rp80 miliar bagi pembangunan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar, Rp79 miliar untuk Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Kota Padang, serta Rp80 miliar lagi bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Padang Panjang.
Tak hanya sektor air minum, pemerintah juga membangun sanitasi melalui program Sanimas, pembangunan TPS 3R, penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Padang, penanganan sanitasi pascabencana di Agam, serta berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintahan yang terdampak bencana.
"Seluruh program ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Kami berharap seluruh pekerjaan berjalan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat Sumatera Barat," kata Doeni.
Andre menegaskan, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat menunjukkan perhatian serius Presiden Prabowo terhadap pembangunan Sumatera Barat.
"Kalau dijumlahkan, untuk Balai Cipta Karya saja sudah sekitar Rp1,2 triliun yang dikucurkan dalam dua tahun terakhir. Di luar itu masih ada program rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp5,6 triliun yang akan berjalan sampai 2028. Artinya, pembangunan Sumatera Barat benar-benar menjadi perhatian pemerintah Presiden Prabowo," tutup Andre.
(ega/anl)
