Jakarta -
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemutakhiran data guna memastikan optimalisasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).
Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial pada Selasa (21/4/2026).
"PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran," kata Agus Jabo, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan PBI JKN harus berbasis pada data yang akurat dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
Dalam paparannya, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema bantuan iuran JKN yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga akurasi data agar penyaluran tepat sasaran.
"Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran," tuturnya.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus. Pertemuan ini membahas penguatan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas bantuan sosial.
Dalam forum itu, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan tingginya kebutuhan PBI JKN di tengah keterbatasan fiskal serta masih besarnya jumlah masyarakat rentan.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyebut wilayahnya membutuhkan tambahan kuota PBI JKN. Ia menilai kondisi geografis yang menantang serta dominasi masyarakat di sektor pertanian menjadi faktor utama.
Ia menjelaskan, dukungan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan bencana telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga. Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup, permakanan, hingga stimulan ekonomi. Namun, proses pendataan masih terus berjalan seiring bencana dan curah hujan yang belum mereda.
"Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah," harap Jonius.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.
Disisi lain, perwakilan Kabupaten Tanggamus menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap PBI JKN. Dari sekitar 650 ribu jiwa yang membutuhkan layanan, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, juga mengungkapkan kebutuhan PBI JKN di wilayahnya masih cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi.
"Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa," ujar Samsul Mahmud.
Ia juga menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dengan kuota PBI JKN yang tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.
(prf/ega)
