Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah evaluasi terkait penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini terkait dengan insentif hingga masalah motor listrik.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur MBG. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghentikan penyaluran selama masa liburan anak sekolah.
"Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya. Dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya, data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki," kata Arum di usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Semua Dapur Diaudit
Arum mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk perbaikan tata kelola MBG. Targetnya, kata Arum, program MBG bakal lebih baik ketika anak-anak sudah mulai bersekolah lagi.
"Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," tambahnya.
Ia menyebut tim Pusdatin BGN akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG). Arum menekankan MBG merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
"Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'Iya BGN yang tidak mau menerima data kami', atau sebaliknya ,'Oh yang mereka tidak kasih. Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami," kata dia.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari (Foto: Dwi/detikcom)
Ia menegaskan pembenahan MBG akan dilakukan selama libur sekolah dan penyaluran disetop sementara.
"Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu," tegas Arum saat dikonfirmasi ulang soal penghentian penyaluran selama libur sekolah.
Wakil Kepala BGN Trenggono yang berdiri di samping Arum ikut menimpali. "Sekolahnya kan libur," kata Trenggono.
2. Insentif Tak Disamaratakan Lagi
Arumsari mengatakan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak akan disamaratakan lagi sebesar Rp 6 juta per hari. Ia menyebut pihaknya akan menelaah data penerima manfaat dari program MBG.
"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari.
Ia mengatakan saat kepemimpinan BGN terdahulu, insentif bagi SPPG disamaratakan sebesar Rp 6 juta. Arumsari menyebut pihaknya akan menata ulang terkait anggaran insentif tersebut.
"Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun (penerima manfaat) Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya. Kan itu dampaknya nanti penata ulangan kan begitu," ujar Arum.
"Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," sambungnya.
Ia menyebut BGN tak akan menyamaratakan insentif terhadap SPPG. Arum menekankan setiap SPPG harus menghasilkan makanan yang bergizi dan berkualitas terhadap penerima manfaat.
"Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentifnya sendiri itu kita akan evaluasi. Bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi," kata dia.
3. Bakal Manfaatkan Motor Listrik yang Sudah Ada
Arumsari juga berbicara soal nasib motor listrik yang dianggarkan saat kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana. Arumsari menyebutkan produk yang sudah dianggarkan oleh negara semestinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," kata Arumsari.
Ia mengatakan aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimaksimalkan. Menurut dia, anggaran dengan output serupa tak lagi ditemukan pada tahun berikutnya.
"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," ucapnya.
Arumsari menyebutkan pemanfaatan barang yang telah dibeli oleh BGN sebagai salah upaya penyisiran anggaran. Jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai dengan kebutuhan.
"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujarnya.
4. Siswa SMA Kemungkinan Tak Diberi MBG Lagi
Arumsari, mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027. Arumsari menyebutkan pihaknya juga akan mengkaji penerima manfaat supaya tepat sasaran dengan program tersebut.
"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari.
Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penentuan penerima manfaat tersebut.
"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," kata Arum.
"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," sambungnya.
Ia menyebutkan pagu yang diterima BGN akan berubah sesuai dengan penyesuaian anggaran. Menurut dia, nilai dari pagu indikatif yang didapat akan turun sesuai dengan kebijakan efisien di BGN.
"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujar dia.
Ia berharap dengan demikian tujuan intervensi ke penerima manfaat MBG tercapai. Arum lantas menyinggung siswa SMA 'high class' dengan uang saku tinggi semestinya tak mendapat MBG.
"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," kata Arumsari.
"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tambahnya.
(rdp/fas)
