Jakarta, CNBC Indonesia - Jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan kompleks MPR/DPR/DPD RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, menjadi sorotan karena tidak dilengkapi tangga untuk akses pejalan kaki. Kondisi tersebut membuat struktur JPO yang berada di depan gedung wakil rakyat itu tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Persoalan JPO tersebut juga memunculkan perbedaan informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyebut penanganannya telah masuk ke ranah Kementerian Pekerjaan Umum.
Menteri Pekerjaan Umum Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya akan mengecek kembali status aset dan pengelolaan JPO tersebut. Menurutnya, fasilitas itu belum tentu sudah diserahterimakan kepada Kementerian PU.
"Nanti kita diskusikan. Itu dulu kan kalau nggak salah punyanya DKI ya?" kata Dudy saat ditemui wartawan, Kamis (20/8/26).
JPO tersebut sebelumnya dibangun untuk membantu masyarakat menyeberangi Jalan Gatot Subroto yang memiliki arus kendaraan padat. Namun, keberadaan akses tangga menjadi persoalan karena struktur yang tersedia saat ini belum dapat digunakan secara normal oleh pejalan kaki.
Dudy mengatakan pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu status pengelolaan fasilitas tersebut sebelum menentukan langkah perbaikan. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadi bagian dari pembahasan tersebut.
"Enggak, setahu saya belum kita serahterimakan. Setahu saya. Setahu saya sih gitu, tapi nanti saya cek lagi ya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menjelaskan bahwa JPO tersebut dinilai tidak lagi berada pada titik utama pergerakan penumpang. Jaraknya dengan halte dan titik pemberhentian transportasi umum juga disebut membuat pemanfaatannya oleh masyarakat rendah.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
