Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan dilakukan pemerintah secara transparan dan hati-hati.
Menurut Dewan Pengawas Danantara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memerintahkan CEO Danantara yang juga Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjaga tata kelolanya secara baik, karena merupakan bagian dari harta negara untuk anak cucu masyarakat Indonesia.
"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yang harus dikelola secara prudent, transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Ia juga memastikan, pemerintah akan memperkuat pengawasan pengelolaan Danantara, supaya tidak ada konflik kepentingan di dalam seluruh aktivitas badan itu, termasuk menutup ruang tindak pidana korupsi.
"Kita akan mendesign dengan tata kelola di mana whistleblower ada oversight cukup kuat dan penekanan untuk tidak ada konflik kepentingan dan bebas korupsi," tegasnya.
Sri Mulyani juga memastikan, kehadiran Danantara tidak akan memengaruhi pengelolaan APBN atau fiskal pemerintah, meskipun kini dividen BUMN yang selama ini masuk ke kas negara melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadi sepenuhnya dikelola Danantara.
"Penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali," ujar Sri Mulyani.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Banyak WNA di Struktur BPI Danantara, Ini Alasannya!
Next Article Kepala BP Danantara Gelar Rapat dengan Dirut PLN, Ini yang Dibahas
