Jakarta, CNBC Indonesia - Pendidikan menjadi salah satu titik paling menentukan dalam upaya Indonesia memutus rantai kemiskinan. Anak yang keluar dari sekolah lebih awal kehilangan kesempatan membangun keterampilan, sementara keterbatasan keterampilan mempersempit pilihan pekerjaan ketika memasuki usia produktif.
Masalah ini masih terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2025, alasan anak dan pemuda usia 7-23 tahun tidak atau berhenti bersekolah sangat beragam, mulai dari persoalan biaya, kebutuhan bekerja, pernikahan, jarak sekolah hingga keterbatasan fisik.
Masih besarnya beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin inilah yang menjadi salah satu alasan lahirnya Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakya yang resmi lahir pada Juli 2025 merupakan program pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto saat tiba untuk resmikan 166 Soklah Rakyat di 34 Provinsi, Banjarbaru, Senin (12/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Prabowo Subianto saat tiba untuk resmikan 166 Soklah Rakyat di 34 Provinsi, Banjarbaru, Senin (12/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)
Kemen Dikdasmen menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai bagian dari intervensi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Data tersebut dilansir dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Konsepnya dibuat untuk mengurangi hambatan yang selama ini membuat anak dari keluarga miskin sulit bertahan di pendidikan. Siswa mendapatkan pendidikan tanpa biaya serta fasilitas pendukung dalam skema berasrama. Kebutuhan belajar dan kehidupan sehari-hari ditempatkan dalam satu ekosistem pendidikan.
Saat Biaya dan Pekerjaan Menjauhkan Anak dari Sekolah
Pendekatan tersebut penting karena kemiskinan rumah tangga sering kali berpengaruh langsung terhadap keputusan pendidikan anak.
Ketika pendapatan keluarga terbatas, biaya sekolah dapat bersaing dengan kebutuhan pangan, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Anak yang berada pada usia produktif juga berpotensi masuk ke pasar kerja lebih cepat untuk membantu pendapatan keluarga.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan persoalan tersebut dengan cukup jelas. Dalam kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 24,54% tercatat tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya sekolah. Pada kelompok usia 16-18 tahun, porsinya mencapai 18,68%. Sementara pada usia 19-23 tahun, alasan yang sama mencapai 13,54%.
Persoalan ekonomi kemudian berlanjut ke kebutuhan bekerja. Pada kelompok usia 16-18 tahun, 22,02% menyebut bekerja atau mencari nafkah sebagai alasan tidak bersekolah lagi. Angkanya melonjak menjadi 39,73% pada kelompok usia 19-23 tahun.
Ada pula faktor sosial. Pada usia 16-18 tahun, 3,07% tidak bersekolah karena menikah, sedangkan pada usia 19-23 tahun angkanya mencapai 6,24%. Alasan merasa pendidikan sudah cukup juga cukup besar, masing-masing 28,82% pada usia 16-18 tahun dan 27,59% pada usia 19-23 tahun.
Jarak sekolah menjadi persoalan yang lebih kecil secara persentase, tetapi tetap muncul dalam data. Sebanyak 3,45% kelompok usia 7-12 tahun dan 3,50% kelompok usia 13-15 tahun menyebut sekolah yang jauh sebagai alasan. Pada kelompok usia 16-18 tahun porsinya 1,46%.
BPS juga mencatat faktor disabilitas. Pada kelompok usia 7-12 tahun, 11,23% masuk dalam kategori cacat/disabilitas sebagai alasan belum atau tidak bersekolah lagi. Pada usia 13-15 tahun angkanya 9,23%. Data tersebut berasal dari Statistik Pendidikan 2025, yang disusun berdasarkan Susenas Maret 2025.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses pendidikan memiliki banyak lapisan. Ada keluarga yang menghadapi kendala biaya, ada anak yang harus bekerja, ada yang berhadapan dengan persoalan sosial, serta ada hambatan geografis dan kondisi individual.
Di titik inilah Sekolah Rakyat memiliki ruang intervensi yang cukup besar. Model berasrama dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Ketika kebutuhan pendidikan dan kehidupan siswa selama mengikuti program disediakan pemerintah, keputusan keluarga untuk menarik anak dari sekolah karena tekanan ekonomi dapat ditekan.
Sekolah Rakyat juga menerapkan pembelajaran adaptif dengan sistem multi-entry, multi-exit.
Siswa memiliki latar belakang kemampuan akademik yang berbeda. Sebagian membutuhkan penguatan literasi dasar, sementara lainnya dapat berkembang lebih cepat. Pendekatan tersebut membuat proses pendidikan lebih fleksibel.
Pendampingan sosial dan psikologis menjadi bagian penting karena kemiskinan sering beririsan dengan persoalan lain. Anak dari keluarga rentan bisa menghadapi tekanan ekonomi, lingkungan sosial, masalah keluarga hingga persoalan kepercayaan diri. Guru Sekolah Rakyat karena itu dibekali kemampuan konseling dan pendampingan selain kompetensi akademik.
Program tersebut juga ditempatkan dalam kerangka pengentasan kemiskinan yang lebih luas.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah menghubungkan intervensi pendidikan dengan program sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Artinya, titik intervensinya berada pada dua sisi. Anak memperoleh modal pendidikan untuk meningkatkan peluang ekonominya ketika dewasa. Keluarga memperoleh dukungan agar tekanan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab putus sekolah dapat dikurangi.
Persoalan tersebut kemudian bertemu dengan tantangan ekonomi Indonesia yang lebih besar.
McKinsey Global Institute (MGI), dalam laporan The Enterprising Archipelago: Propelling Indonesia's Productivity yang dirilis April 2025, memperkirakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas yang jauh lebih cepat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Pertumbuhan produktivitas perlu meningkat 1,6 kali, dari rata-rata sekitar 3,1% per tahun pada 2000-2023 menjadi 4,9%.
Salah satu fondasi yang disorot McKinsey adalah human capital. Indonesia masih menghadapi tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas yang rendah.
Pada 2023, hanya sekitar 40% penduduk berusia 25-34 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, dibandingkan 48-57% pada kelompok negara pembanding dengan kinerja lebih tinggi. McKinsey juga mencatat persoalan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Masalah pendidikan akhirnya masuk ke persoalan produktivitas. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan memiliki kemungkinan lebih besar memasuki pekerjaan dengan persyaratan keterampilan rendah. Ketika pola tersebut terjadi dalam skala besar, produktivitas tenaga kerja nasional ikut tertahan.
McKinsey memperkirakan dua pertiga pengangguran Indonesia merupakan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang keterampilannya belum sesuai dengan kebutuhan industri. Laporan tersebut merekomendasikan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, reskilling dan upskilling agar tenaga kerja dapat masuk ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi.
Sekolah Rakyat berada pada tahap yang lebih awal dari persoalan tersebut. Program ini berupaya menjaga anak dari keluarga miskin tetap berada dalam jalur pendidikan sebelum mereka masuk ke pasar kerja. Jika keberlanjutan pendidikan dapat dijaga, peluang anak untuk memperoleh keterampilan yang lebih tinggi ikut terbuka.
