Jakarta -
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara gugurnya tiga prajurit TNI akibat serangan Israel di Lebanon. SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau misi penjaga perdamaian PBB.
Hal itu disampaikan SBY melalui unggahan di X, dilihat Minggu (5/4/2026). Awalnya SBY menyampaikan Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon.
"Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar," ucap SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY mengatakan prajurit TNI memang sejatinya mengorbankan jiwa dan raga ketika bertugas demi negara. SBY merasakan duka mendalam dari keluarga yang ditinggalkan.
SBY turut mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius. PBB, lanjut SBY, juga harus menjelaskan sejumlah insiden beruntun yang menyebabkan peacekeeper dari Indonesia gugur.
"Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative)," ucap SBY.
"Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan," imbuhnya.
SBY juga bicara peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. SBY menyebut hal itu diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB.
Dia mengatakan peacekeeper bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone' yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone'. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di 'Blue Line' yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon.
"Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari 'Blue Line'," ucap SBY.
Kondisi tersebut dinilai SBY sangat berbahaya bagi peacekeeper. Sebab, setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," jelasnya.
SBY juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. SBY mengungkit ketika menjabat sebagai Menkopolkam RI menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa.
"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini," katanya.
SBY menerangkan, saat menjabat sebagai Presiden RI berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon.
Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A pada November 2006 berangkat ke Lebanon. Hingga 2026 ini, sudah 19 kali kontingen RI bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun.
"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," katanya.
Lihat juga Video: Panglima TNI Jamin Hak Keluarga Prajurit yang Gugur di Lebanon
(idn/gbr)
