Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening yang disiapkan, antara lain, melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rekening tersebut dapat menjadi saluran program-program pemerintah sekaligus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
Meskipun istilah "rekening koran" digunakan dalam pernyataan awal, yang dimaksud tampaknya adalah rekening bank atau rekening transaksi dasar; rekening koran sebenarnya merupakan laporan riwayat transaksi nasabah.
Pembukaan rekening memang dapat memperluas akses keuangan dan memperbaiki penyaluran pembayaran pemerintah. Namun, ketepatan pendekatan universal perlu diuji terhadap kondisi Indonesia saat ini.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilaksanakan OJK dan BPS mencatat indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen, sedangkan indeks literasi keuangan baru sebesar 66,46 persen. Kesenjangan 14,05 poin persentase menunjukkan bahwa akses dan penggunaan produk keuangan berkembang lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memahami manfaat, biaya, dan risikonya.
Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan Indonesia tidak lagi semata-mata membawa masyarakat masuk ke sistem keuangan. Tantangannya semakin bergeser menuju kualitas penggunaan: apakah rekening aktif, digunakan secara aman, mendukung tabungan dan kegiatan produktif, serta tidak mendorong kredit yang berlebihan.
Pelajaran dari Negara Lain
India menjalankan model yang paling mendekati gagasan Indonesia melalui Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) sejak 2014. Program ini menyediakan rekening dasar tanpa saldo minimum dan menghubungkannya dengan identitas Aadhaar serta nomor telepon seluler.
Integrasi Jan Dhan Aadhaar Mobile memungkinkan sejumlah program subsidi dan manfaat pemerintah ditransfer langsung kepada penerimanya. Menurut portal resmi PMJDY, program tersebut tidak berhenti pada rekening, tetapi mencakup pembayaran, tabungan, kredit, asuransi, pensiun, dan pendidikan keuangan.
Hingga Agustus 2026, sekitar 590 juta rekening telah dibuka. Namun, data keterbukaan informasi menunjukkan sekitar seperempatnya tidak aktif. Pengalaman India ini memperlihatkan bahwa perluasan kepemilikan dapat dilakukan dengan cepat, tetapi penggunaan berkelanjutan jauh lebih sulit.
Model lain dilaksanakan Brasil melalui instrumen kebijakan rekening sosial digital. Poupança Social Digital yang dikelola Caixa Econômica Federal awalnya digunakan untuk membayar bantuan darurat selama pandemi, kemudian diperluas ke program sosial dan ketenagakerjaan lainnya.
Rekening dibuka karena seseorang menjadi penerima program pemerintah, bukan untuk memenuhi target kepemilikan universal. Model lain juga dijalankan oleh Afrika Selatan dan Filipina menggunakan pendekatan yang lebih terdesentralisasi.
Pemerintah menetapkan standar rekening dasar dengan biaya rendah dan persyaratan sederhana, sedangkan masyarakat tetap memilih bank. Model ini lebih terarah dan lebih menjaga persaingan dibandingkan penugasan yang terkonsentrasi pada beberapa bank.
Manfaat Ekonomi yang Dapat Dihasilkan
Rekening individual dapat meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas pembayaran pemerintah. Transfer langsung mengurangi mata rantai penyaluran dan biaya pengambilan bantuan. Akan tetapi, rekening hanya memperbaiki kanal pembayaran.
Ketepatan sasaran bansos misalnya, tetap ditentukan oleh kualitas data sosial dan mekanisme penetapan penerima. Riwayat transaksi juga dapat membentuk profil keuangan bagi pekerja informal dan usaha mikro yang tidak memiliki slip gaji atau agunan.
Dengan persetujuan nasabah dan perlindungan data yang memadai, informasi arus kas dapat digunakan untuk menilai kemampuan membayar sehingga memperluas kredit produktif. Rekening baru juga dapat memperkuat pembayaran digital.
Bank Indonesia mencatat bahwa pada akhir 2024 QRIS telah menjangkau sekitar 50,5 juta pengguna dan 32,7 juta pedagang, dengan mayoritas merchant berasal dari kelompok UMKM. Rekening yang terhubung dengan QRIS dan BI-FAST dapat menurunkan biaya transaksi dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai.
Pada tingkat makro, perpindahan uang tunai ke simpanan bank dapat menambah dana murah dan memperkuat kemampuan intermediasi perbankan. Namun, pembukaan rekening tidak otomatis meningkatkan jumlah uang beredar karena pada tahap awal hanya mengubah bentuk penyimpanan uang.
Dampak terhadap kredit dan pertumbuhan tetap bergantung pada keaktifan rekening, permintaan pembiayaan, kelayakan debitur, permodalan bank, dan kondisi kebijakan moneter. Rekening juga dapat memperkuat transmisi kebijakan fiskal.
Transfer bantuan yang lebih cepat dan tepat sasaran berpotensi segera meningkatkan konsumsi karena rumah tangga berpendapatan rendah umumnya memiliki kecenderungan mengonsumsi tambahan pendapatan yang relatif tinggi. Dampak terhadap pertumbuhan akan lebih besar jika peningkatan permintaan dipenuhi oleh produksi domestik. Sebaliknya, manfaatnya mengecil apabila tambahan konsumsi lebih banyak dipenuhi melalui impor.
Pembukaan rekening sendiri tidak bersifat inflasioner karena tidak menciptakan pendapatan atau daya beli baru. Risiko inflasi muncul apabila rekening digunakan untuk menyalurkan transfer fiskal tambahan atau mendorong ekspansi kredit konsumsi yang lebih cepat daripada pertumbuhan kapasitas produksi.
Tekanan harga juga dapat terjadi secara lokal ketika bantuan dicairkan serentak di wilayah dengan pasokan dan distribusi terbatas. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memantau tidak hanya jumlah rekening, tetapi juga pertumbuhan kredit, penggunaan transfer, dan respons pasokan agar manfaat intermediasi dan stimulus permintaan tidak berubah menjadi tekanan inflasi.
Akses yang Sudah Tinggi Mengubah Prioritas
Indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen memang belum berarti seluruh penduduk telah memiliki rekening bank aktif. Indeks tersebut mencakup penggunaan berbagai produk dan layanan keuangan, bukan hanya tabungan.
Angka nasional juga dapat menyembunyikan kesenjangan menurut wilayah, pendapatan, pendidikan, usia, gender, dan disabilitas. Bahkan dengan interpretasi sederhana, sekitar seperlima masyarakat masih belum terinklusi. Karena itu, intervensi akses tetap diperlukan, tetapi pendekatan universal berpotensi kurang efisien.
Sebagian penduduk mungkin telah memiliki lebih dari satu rekening, sementara kelompok yang belum terjangkau menghadapi hambatan spesifik seperti ketiadaan dokumen, jarak ke layanan, keterbatasan jaringan, biaya, atau rendahnya kepercayaan.
Memberikan instrumen yang sama kepada seluruh penduduk mengabaikan perbedaan tersebut dan dapat menghasilkan duplikasi serta rekening pasif. Pendekatan yang lebih tepat adalah segmentasi. Masyarakat yang benar-benar belum memiliki akses perlu memperoleh rekening dasar tanpa biaya, penyederhanaan verifikasi, dan dukungan agen bank.
Pemilik rekening pasif memerlukan arus transaksi dan pendampingan penggunaan. Pengguna aktif dengan pemahaman rendah lebih membutuhkan edukasi, peringatan risiko, dan perlindungan konsumen. Pelaku UMKM informal memerlukan rekening usaha, pembukuan sederhana, dan pendampingan pengelolaan arus kas.
Rekening Bukan Instrumen Literasi
Kepemilikan rekening dan literasi keuangan merupakan dua hasil yang berbeda. Rekening mengurangi hambatan akses, sedangkan literasi memerlukan pengetahuan dan kemampuan mengambil keputusan.
Membuka rekening tanpa meningkatkan kemampuan pengguna justru dapat memperbesar risiko penipuan, penyalahgunaan data, dan kredit yang tidak sehat. Bukti eksperimental memperkuat argumen tersebut.
Dupas, Karlan, Robinson, dan Ubfal (2018) misalnya, menawarkan rekening dasar kepada masyarakat di Uganda, Malawi, dan Chile. Dalam dua tahun, proporsi penerima yang melakukan sedikitnya lima kali setoran hanya 17 persen di Uganda, 10 persen di Malawi, dan 3 persen di Chile.
Penelitian tersebut tidak menemukan pengaruh rata-rata yang nyata terhadap tabungan atau kesejahteraan. Kesimpulkan yang dapat dipetik adalah bahwa menghilangkan hambatan pembukaan belum tentu menghilangkan hambatan penggunaan.
Instrumen yang lebih langsung adalah pendidikan keuangan ketika keputusan akan dibuat (just-in-time financial education). Meta-analisis yang dilakukan Kaiser, Lusardi, Menkhoff, dan Urban (2022) dengan 76 eksperimen acak yang mencakup lebih dari 160.000 peserta menemukan bahwa pendidikan keuangan meningkatkan pengetahuan dan perilaku keuangan.
Hasilnya lebih kuat ketika materi yang disampaikan cukup intensif dan berkaitan dengan keputusan yang sedang dihadapi, bukan berupa seminar umum yang terpisah dari penggunaan produk. Materinya juga perlu sederhana.
Eksperimen Drexler, Fischer, dan Schoar (2014) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis aturan praktis lebih efektif memperbaiki pengelolaan keuangan usaha mikro daripada pelatihan akuntansi yang kompleks. Bagi pengguna Indonesia, materi dapat difokuskan pada pemisahan uang usaha dan rumah tangga, perlindungan PIN dan OTP, pemeriksaan biaya, kebiasaan menabung, serta penilaian kemampuan membayar cicilan.
Dari Target Universal Menuju Intervensi Terarah
Kebijakan ini sebaiknya tidak dihentikan pada pembukaan rekening, tetapi dirancang ulang sebagai paket akses, penggunaan, edukasi, dan perlindungan. Setiap rekening baru perlu disertai transaksi pertama dengan pendampingan, materi sesuai kebutuhan, peringatan penipuan, dan mekanisme pengaduan yang mudah.
Masyarakat juga perlu diberi pilihan bank untuk menjaga persaingan dan menghindari konsentrasi data serta beban operasional pada BRI dan BSI. Keberhasilan tidak cukup diukur melalui jumlah rekening. Pemerintah perlu mengukur rekening aktif, frekuensi transaksi, kebiasaan menabung, kemampuan mengenali penipuan, pemanfaatan kredit produktif, biaya pelayanan, dan penyelesaian pengaduan.
Data SNLIK tidak menunjukkan bahwa kebijakan perlu sepenuhnya beralih dari inklusi menuju literasi. Data tersebut menunjukkan perlunya perubahan orientasi: perluasan akses harus difokuskan kepada kelompok yang benar-benar belum terjangkau, sementara kebijakan yang lebih luas diarahkan pada literasi dan kualitas penggunaan.
Sasaran yang relevan bukan lagi sekadar "satu penduduk, satu rekening", melainkan "setiap penduduk memiliki akses keuangan yang aktif, aman, terjangkau, dan bermanfaat".
(miq/miq)
