Jakarta -
Upaya pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Sebagian petani mulai kembali mengelola sawahnya seiring dengan kemajuan rehabilitas lahan.
Meski demikian, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong pemerintahan daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar manfaatnya dapat segara dirasakan masyarakat luas.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama. Sektor ini berkaitan langsung dengan urat nadi penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data per Senin (22/6/2026), rehabilitas sawah di sejumlah wilayah mencatatkan progres signifikan. Sumatera Barat menempati capaian tertinggi dengan progres rehabilitas mencapai 97,56 persen, disusul Sumatera Utara sebesar 58,88 persen.
Sementara itu di Aceh, rehabilitasi lahan menyentuh angka 47 persen. Total lahan yang berhasil dipulihkan mencapai 14.799 hektar dari keseluruhan area terdampak seluas 31.464 hektar.
Menurut Tito, tingkah kerusakan lahan sawah yang masif membuat percepatan rehabilitasi menjadi sangat penting. Langkah ini krusial agar petani segera kembali berproduksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pulih lebih cepat.
"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Sebagai informasi, Kementrian Pertanian (Kementan) telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp 877,12 miliar. Dukungan tersebut turut diperkuat dengan tambahan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Tito mengapresiasi daerah yang telah menunjukan percepatan rehabilitasi. Namun, ia juga menyoroti daerah yang masih terkendala urusan administratif agar menyederhanakan proses tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
"Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya," tegasnya.
Tito memastikan, pemerintah pusat bersama Kementan telah menyiapkan dukungan anggaran dan skema pemulihan yang memadai. Dengan sokongan tersebut, pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat bergerak jauh lebih cepat.
"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp 800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp 2,6 triliun. Jadi, persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.
(anl/ega)
