Jakarta, CNBC Indonesia - Program swasembada garam telah lama didengungkan. Pemerintah sejak lama berkeinginan untuk menyetop total impor garam baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Namun mimpi swasembada garam sirna sebab Indonesia masih tetap mengimpor garam terutama untuk kebutuhan industri.
Seperti diketahui, kebutuhan garam nasional rata-rata 4,5 juta ton sampai 4,7 juta ton per tahun. Angka itu mencakup kebutuhan garam konsumsi dan industri.
Adapun produksi garam nasional hanya sebesar 1,9 juta ton. Angka ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan garam industri seperti chlor alkali plant (CAP), aneka pangan, dan farmasi yang sebesar 2,8 juta ton masih harus impor.
Hal ini pun menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang sejak dilantik menargetkan swasembada pangan menginginkan juga garam bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Atas dasar itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung menyiapkan pilot project agar Indonesia bisa berswasembada garam. Memasuki tahun 2025, KKP menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional seperti dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, membuat KKP optimistis dapat mencapai target.
Sebagai langkah awal menuju swasembada garam, pemerintah menetapkan tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5% per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri.
Rencana produksi dalam negeri tahun 2025 adalah 2,25 juta ton, jika ditambah sisa stok 836 ribu ton, maka pasokan garam lokal sudah memenuhi 63% dari total kebutuhan. Sisanya tentu menjadi peluang usaha yang besar dan menjanjikan bagi para produsen garam bahan baku, baik petambak garam rakyat maupun badan usaha.
Keseriusan Prabowo menargetkan Indonesia bisa berswasembada garam akhirnya terbukti. Pada 27 Maret 2025, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.
Terbitnya perpres ini pun diapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono bahkan berani menargetkan swasembada garam bisa tercapai pada 2027 mendatang.
"Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa," ungkap Trenggono dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (6/11/2025).
Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
"Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun," imbuhnya.
Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.
Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.
Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.
Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/hektare.
Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.
Di sana, KKP akan membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama. Total lahan yang akan dikembangkan sebesar 13.869 hektare.
Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.
"Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada 'Danau Mati' air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi," tuturnya.
"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan," jelas Trenggono.
Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Lahan Tambak Garam Raksasa Rote Ndao
KKP sudah menemukan lahan 'raksasa' garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.
Rote Ndao adalah pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia. Perannya kini makin besar dengan ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.
Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.
Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026. Potensi garam bisa mencapai 3,5 juta ton.
"Jadi kurang lebih kalau ada 10.000 hektare disana bisa dipenuhi sekitar 2 juta ton kebutuhannya," sebut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), A Koswara dalam World Food Day.
Dia menambahkan, KKP turut membuat pilot project yang nanti dapat dikembangkan di kawasan sentra garam nasional Rote Ndao. Dalam hal ini, lahan seluas 2.000 hektare di sentra garam ini akan diintegrasikan dengan sumber daya yang ada serta teknologi evaporasi dan teknologi pemurnian.
Dengan kombinasi sumber daya dan teknologi tersebut, garam yang diproduksi di sentra garam tersebut dapat memenuhi standar untuk industri yang memiliki tingkat kemurnian di atas 97%-98%.
Lebih lanjut, KKP menjalankan program intensifikasi garam dengan para petambak di empat kabupaten di pesisir Pantura dan Jawa Tengah. Pemerintah berusaha membenahi tata kelola produksi di masyarakat melalui perbaikan input produksi hingga pemasarannya.
"Jadi untuk intensifikasi ini target kita ada kenaikan sekitar 30% dari produk garam yang existing, sehingga antara modeling di Rote dengan intensifikasi di 4 kabupaten itu kurang lebih kita menargetkan sekitar 550.000 ton," pungkas dia.
Teknologi Juga Jadi Tombak Swasembada Garam 2027
Koswara mengungkapkan Indonesia juga dihadapkan oleh beberapa tantangan, diantaranya risiko gangguan cuaca. Sehingga dibutuhkan peran teknologi dalam mendorong swasembada garam.
"Dengan begitu, kebutuhan teknologi itu menjadi penting, karena dengan lahan yang terbatas mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak," ujar dia.
Dia melanjutkan, perusahaan teknologi garam asal Jerman, K-UTEC Salt Technologies GmbH, telah bekerja sama dengan BUMN produsen garam, PT Garam, untuk meningkatkan salinitas air, sehingga dapat mempercepat proses produksi garam. Inovasi tersebut nantinya akan dikembangkan ke beberapa industri garam yang ada di Indonesia.
KKP juga akan mengadopsi teknologi evaporasi matahari. Teknologi ini cocok diterapkan di daerah timur Indonesia yang memiliki cuaca panas lebih panjang dan sumber daya air yang bagus. Teknologi ini juga diimplementasikan di Jawa seperti pesisir Pantura dan Madura.
Selain itu, KKP juga akan mengkonsolidasi lahan-lahan tambak garam existing untuk kemudian diperbaiki tata kelola produksinya. Program konsolidasi ini akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Swasembada Garam yang sekarang sedang disusun dan sudah ada izin untuk pembuatan regulasinya.
"Konsolidasi ini nanti akan ditingkatkan menjadi PSN, sehingga ada kepastian untuk pembiayaannya dan cara-cara keterlibatan swastanya lebih terjamin dasar hukumnya," kata dia.
Setelah konsolidasi lahan berhasil dilakukan, KKP akan menggandeng para petambak untuk mengelola lahan tersebut secara moderat. Dengan konsolidasi tersebut, produksi garam akan lebih homogen dan memiliki kualitas yang setara.
"Kalau masing-masing kan beda-beda. Beda kualitasnya, beda jumlahnya. Ini yang tidak masuk di dalam industrialisasi garam. Kalau kita konsolidasikan minimal 150 hektare, ini produksinya akan bagus dengan tingkat homogenitas yang bagus juga," tutup dia.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KKP Usul Tambak Garam Raksasa di Rote Ndao Jadi KEK, Ini Alasannya
