Jakarta -
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026). Hal itu untuk meninjau kesiapan infrastruktur sekaligus membahas rencana perpindahan lembaga ke ibu kota baru.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan kunjungan ini diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta pimpinan alat kelengkapan MPR.
"Tujuannya untuk melihat persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan lainnya terkait rencana perpindahan MPR ke IKN," kata Siti dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan, rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, masih menunggu arahan Presiden. Menurutnya, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur dinyatakan siap.
"Kalau pindah, kita tergantung arahan Presiden. Yang penting kalau sudah siap, baru kita akan memindahkan ASN," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara untuk mengecek kesiapan fasilitas transportasi udara dan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis, seperti kantor Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan persil kawasan MPR.
Di kantor OIKN, delegasi Pimpinan MPR mendapatkan paparan perkembangan pembangunan kawasan.
"Di sana kami melihat presentasi perkembangan IKN. Setelah itu, kami juga meninjau persil MPR untuk melihat sejauh mana progresnya," ucap Siti.
Selain itu, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas pendukung seperti masjid negara dan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan di Kawasan IKN.
Terkait pembangunan gedung MPR di IKN, Siti menyebut konsep dasar dan desain awal sebenarnya telah disusun sejak 2022. Namun, sejumlah penyesuaian masih dimungkinkan agar sesuai dengan kebutuhan terkini.
"Gambaran kasar dan detail ruangan sebenarnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," katanya.
Dia juga mengakui adanya faktor efisiensi dalam pembangunan, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan strategis perpindahan ke IKN.
"Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi akan disesuaikan," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, kunjungan ini dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR yakni Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno.
Turut hadir dalam kegiatan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Fraksi Nasdem MPR Robert Rouw, Ketua Kelompok DPD RI MPR Dedi Iskandar Batubara, Pimpinan Fraksi PDIP MPR Sadarestuwati, Pimpinan Fraksi PAN MPR Muhammad Hoerudin Amin, Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Liyanto, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR Ajbar, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Hindun Anisah, para anggota MPR RI Danang Wicaksana dan Kamrussamad, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Martin Hutabarat, anggota K3 Najib Aska, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Seno Haji, Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Basuki Hadimuljono serta seluruh jajaran otoritas IKN.
Dari Sekretariat Jenderal MPR terlihat hadir, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, para pejabat eselon antara lain Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, Inspektur Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Agus Soebagyo, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Wachid Nugroho, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Triyatni serta beberapa pejabat eselon III dan IV serta staf sebagai dukungan teknis.
Simak juga Video 'Kala Media Asing Sebut IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu'':
(akn/ega)
