Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan rentetan capaian strategis instansinya hingga September 2026. Pemaparan kinerja ini mencakup pemulihan pascabencana, layanan kependudukan, pengendalian inflasi, hingga program prioritas nasional.
Laporan tersebut disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menguraikan besaran serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementeriannya. Realisasi anggaran Kemendagri tercatat mencapai Rp 4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026.
Penggunaan anggaran tersebut secara nyata dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai tugas strategis pemerintah pusat. Salah satunya berfokus pada langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Mendagri bersama jajaran terus melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan guna memastikan proses pemulihan berjalan mulus hingga 2028.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemendagri juga terlibat aktif dalam penanganan musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan jemput bola. Masyarakat di kawasan Sumatera dan NTT mendapatkan fasilitas percepatan penggantian dokumen kependudukan yang rusak.
Tito merinci jumlah layanan jemput bola yang telah direalisasikan di wilayah terdampak bencana.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Kementerian ini turut memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah senantiasa terpantau aman. Catatan inflasi hingga Agustus 2026 dipastikan tetap terkendali dalam rentang target pemerintah. Instansi pemerintah ini juga bersiap mendukung eksekusi berbagai program prioritas milik Presiden Republik Indonesia.
Sederet program andalan tersebut meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Tito turut membeberkan rancangan arah kebijakan Kemendagri pada tahun 2027 mendatang. Fokus utamanya mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah desa.
Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,28 triliun untuk melancarkan berbagai rencana tersebut. Total kebutuhan operasional kementerian pada tahun depan diproyeksikan akan mencapai Rp 10,93 triliun. Dalam kesempatan sama, Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan kinerja instansi tapal batas.
Realisasi anggaran BNPP sukses menyentuh angka Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu. Capaian ini difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Rapat kerja ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga DKPP.
Lihat juga Video: Kemendagri Beri Apresiasi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera
(anl/ega)
