Ketua DPR Puan Maharani mendukung kebijakan work from home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat untuk efisiensi dan penghematan energi. Puan mengingatkan agar produktivitas pelayanan publik harus tetap terjaga.
"WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya Negara melayani rakyat," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
"Apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Puan mendukung upaya pemerintah menetapkan kebijakan WFH ASN. Namun, dia menekankan pelayanan publik tetap harus berjalan.
"Tentunya DPR mendukung upaya efektivitas dan adaptif yang dilakukan pemerintah. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski adanya penerapan WFH ASN," ujar Puan.
Ketua DPP PDIP itu menilai kebijakan WFH ASN dapat menjadi bagian dari modernisasi birokrasi jika mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur. Meski begitu, dia mengatakan fleksibilitas hanya akan diterima publik jika tak menimbulkan kesan ruang kerja negara menjadi lebih jauh dari kebutuhan masyarakat.
"Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga," papar Puan.
Puan mengatakan perlu adanya standar implementasi pada kebijakan WFH ASN. Menurutnya, perlu dilakukan pengawasan yang efektif agar ASN tetap menjalankan tugasnya.
"Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja yang diaplikasikan tanpa tanggung jawab," kata Puan.
"Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif, sambungnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR juga telah melakukan upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran. Di antaranya, optimalisasi penggunaan sumber daya listrik, AC, lift, eskalator, telepon, hingga air. Dia mengatakan penggunaan sumber daya maksimal sampai pukul 18.00 WIB.
"Kebijakan yang dilakukan pada beberapa kegiatan tersebut berdampak langsung pada pengurangan penggunaan energi dan anggaran. Walaupun begitu, kami memastikan langkah yang diambil ini tidak mengurangi efektivitas pencapaian kinerja DPR," terang Puan.
"Termasuk untuk lampu, TV dan AC yang tidak perlu dinyalakan, agar tidak dihidupkan. Kami juga meminta agar penggunaan BBM dan perangkat lainnya untuk diatur lebih efisien," lanjutnya.
Sementara itu, terkait WFH swasta, Puan menilai hal tersebut harus dikembalikan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Puan meminta perusahaan yang menerapkan WFH untuk memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SE Menaker.
"Kita belajar dari saat pandemi COVID-19 di mana WFH bagi karyawan swasta untuk sektor sektor tertentu justru meningkatkan produktivitas. Namun perusahaan harus disiplin untuk tetap memberikan hak-hak karyawan, tanpa terkecuali," urainya.
(amw/rfs)
