PDIP dan sejumlah partai koalisi pemerintah saling kritik terkait sikap dan posisi politik. Kecaman terhadap posisi politik PDIP dinilai mencuat karena dua alasan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengungkap dua alasan tersebut. Ia menilai alasan pertama berkaitan dengan PDIP kalah di Pilpres 2024.
"Pertama, karena PDIP kalah pilpres dan tak resmi gabung pemerintah. Makanya dikeroyok partai koalisi pemerintah. Buktinya waktu PDIP menang Pilpres 2014 dan 2019, tak ada yang berani nyerang. Begitulah kalau kalah pilpres, macam yatim piatu tak ada yang mau berkawan dan bahkan suka dikucilkan," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Adi menyebut alasan kedua berkaitan dengan demo yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Tudingan PDIP sebagai dalang, kata dia, yang memicu serangan koalisi pemerintah terhadap partai berlambang banteng tersebut.
"Kedua, sepertinya karena PDIP dituding dalang demo. Terlepas benar atau tidak, terlanjur sudah jadi konsumsi umum soal tuduhan itu. Karenanya, partai koalisi pemerintah minta PDIP tegas, mau jadi kawan atau lawan," jelas dia.
"Kalau mau jadi kawan harus setia dalam suka dan duka, jangan giliran pemerintah negatif PDIP ikutan menggebuk. PDIP membantah dan balik menuding partai koalisi pemerintah cari muka untuk incar posisi wapres 2029," imbuhnya.
Terlepas dari dua alasan itu, Adi menilai sebetulnya partai koalisi pemerintah bisa saja langsung menjadikan PDIP sebagai oposisi. Menurutnya, tidak perlu ada drama-drama seperti yang terjadi belakangan.
"Terlapas dari bantah-bantahan itu, mestinya partai koalisi pemerintah harus jadikan PDIP sebagai oposisi. Tak usah nunggu PDIP hitam putih sikapnya. Sebagai kekuatan mayoritas, partai koalisi harus vonis posisi PDIP sebagai oposisi. Titik. Selesai urusan, kalau memang manuver PDIP membahayakan, aneh-aneh, tinggal dilawan. Toh PDIP cuma sendirian," tutur dia.
(maa/jbr)
