Badan Otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara terkait polemik di PBNU. Badan Otonom NU mendorong musyawarah jernih dan terbuka.
"Kami memohon kepada PBNU dan seluruh pemangku kepentingan agar secepat-cepatnya melakukan musyawarah yang jernih, tenang, dan terbuka untuk mencari jalan terbaik dan menghasilkan keputusan yang arif demi kemaslahatan jam'iyyah dan jama'ah Nahdlatul Ulama," pernyataan Badan Otonom NU dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Badan Otonom NU meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan jam'iyyah, berlandaskan nilai tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal, demi kokohnya Nahdlatul Ulama. Badan Otonom NU juga mendukung upaya silaturahmi, tabayyun, serta dialog yang dipimpin oleh para masyayikh, kiai sepuh, dan ibu nyai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap kepemimpinan PBNU senantiasa menjadi teladan dalam menjaga harmoni kehidupan organisasi serta mengutamakan kemaslahatan umat," kata Badan Otonom NU.
Badan Otonom NU berikhtiar menjaga marwah organisasi dengan menegakkan adab, mengedepankan akhlak, serta menghindari segala bentuk ucapan maupun tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan, baik di internal jam'iyyah maupun di ruang publik.
Selain itu, Badan Otonom NU turut menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Badan Otonom NU di semua tingkatan untuk fokus menjalankan program kerja, memperkuat koordinasi dengan kepengurusan pusat masing-masing, dan terus memperkokoh khidmah kepada Nahdlatul Ulama dan masyarakat.
"Kami mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren, para mursyid, serta pimpinan NU dan badan otonom di semua tingkatan untuk senantiasa meningkatkan dzikir, doa, istighotsah, dan munajat kepada Allah SWT agar diberikan taufik dan hidayah, dengan kejernihan hati dan penuh hikmah, sehingga segala persoalan dapat segera terselesaikan dengan cara yang bermartabat," lanjutnya.
Sebelumnya, PBNU akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 mendatang. Rapat ini akan dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar, A'wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
Ketua PBNU Moh Mukri, menegaskan bahwa rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi. Ia pun menekankan keputusan Syuriah PBNU memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum bersifat final dan mengikat.
(isa/whn)
