Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik bersenjata di Thailand bagian selatan yang telah berlangsung selama dua dekade belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Pemimpin kelompok separatis utama yang berjuang di wilayah tersebut bahkan menegaskan perjuangan mereka akan terus berlanjut sampai tuntutan yang diperjuangkan tercapai.
Nikmatullah Seri, juru bicara delegasi perundingan perdamaian Barisan Revolusi Nasional (BRN), mengatakan perjuangan kelompok tersebut tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikannya dalam wawancara langka dengan AFP pekan ini.
"Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman," kata Nikmatullah. "Selama tujuan kami belum tercapai, kami akan terus berjuang."
Kelompok militan BRN telah memperjuangkan pembentukan negara Islam merdeka di wilayah selatan Thailand yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim sejak 1960-an. Namun, gelombang kekerasan yang terjadi saat ini mulai berlangsung pada 2004.
Pemerintah Thailand dan BRN telah menjalani perundingan dengan Malaysia sebagai mediator sejak 2013. Putaran pembicaraan tingkat tinggi terakhir berlangsung pada Desember lalu.
Namun, proses tersebut berulang kali mengalami kebuntuan. Bangkok bahkan menangguhkan dialog pada Juli setelah sebuah serangan menewaskan lima tentara Thailand.
"Tujuannya tetap sama, yaitu tuntutan untuk merdeka," ujar Nikmatullah saat ditemui di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia.
Wilayah Thailand selatan yang menjadi pusat konflik itu memiliki sejarah panjang dengan identitas Melayu-Muslim. Kawasan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Patani yang berpenduduk mayoritas Muslim Melayu, sebelum dianeksasi oleh Thailand yang saat itu masih bernama Siam pada awal 1900-an.
Menurut pemantau konflik Deep South Watch, lebih dari 7.000 orang telah tewas sejak 2004. Korban mencakup militan, aparat keamanan Thailand, maupun warga sipil.
Nikmatullah tidak membenarkan ataupun membantah keterlibatan BRN dalam meningkatnya kekerasan yang terjadi belakangan ini. Namun, ia menyebut kelompoknya sebagai "kekuatan pendorong di balik sebuah perjuangan".
Ia mengatakan BRN telah mengusulkan pembagian kekuasaan dengan pemerintah Bangkok. Dari penjelasannya, BRN nantinya dapat memegang pemerintahan tanpa melalui pemilu.
"Kami menginginkan kekuasaan politik. Artinya, BRN harus dapat memerintah", katanya.
Kekuasaan tersebut akan mencakup wilayah yang tersebar di empat provinsi Thailand yang berada di dekat perbatasan Malaysia.
Menurut Nikmatullah, wilayah itu nantinya akan dikelola menggunakan polisi syariah dan pengadilan yang menerapkan hukum Islam. Namun, aturan tersebut hanya berlaku bagi penduduk Muslim.
Ia juga mengusulkan masa pemerintahan transisi sebelum kekuasaan dikembalikan kepada masyarakat.
"Akan ada 'masa transisi selama lima atau 10 tahun ketika kami memerintah'," katanya. "Setelah itu, kami akan menyerahkannya kepada rakyat untuk memilih secara demokratis."
Nikmatullah menilai masyarakat Melayu-Muslim di Thailand selatan menghadapi diskriminasi yang jelas terhadap bahasa dan budaya mereka. Ia juga mengatakan kelompok tersebut tidak pernah merasa aman, meskipun pemerintah Thailand membantah adanya perlakuan diskriminatif semacam itu.
Juru runding utama Thailand dalam proses perdamaian, Thanut Suvarnananda, mengatakan kepada media lokal pada Agustus bahwa isu pemisahan diri tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan.
"Tidak ada pembicaraan mengenai pemisahan diri di meja perundingan," kata Thanut, yang ditunjuk untuk posisi tersebut pada April.
Sebaliknya, menurut Thanut, pembahasan lebih diarahkan pada pembentukan zona gencatan senjata serta pengurangan pos pemeriksaan dan berbagai langkah keamanan lain yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
Sejak 2005, wilayah selatan Thailand berada di bawah penerapan undang-undang keamanan khusus. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada aparat Thailand untuk menahan tersangka tanpa dakwaan serta memberlakukan jam malam. Kebijakan ini selama bertahun-tahun mendapat kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Nikmatullah mengatakan sayap militer BRN telah kehilangan sekitar 1.000 pejuang selama dua dekade terakhir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perang merupakan pilihan terakhir bagi kelompoknya.
"Kami tidak menargetkan kelompok rentan, target kami adalah pemerintah," ujar negosiator tersebut.
Nikmatullah sendiri lahir di Thailand selatan dan bergabung dengan BRN ketika berusia 18 tahun.
Pada bulan lalu, serangkaian serangan terkoordinasi yang dilakukan pada malam hari melukai sejumlah orang serta merusak fasilitas pemerintah dan sejumlah usaha milik swasta.
Sementara pada Juli, lima tentara Thailand tewas dalam serangan penembakan dan bom di sebuah pos pemeriksaan. Enam warga sipil juga terluka dalam serangan tersebut, menurut otoritas Thailand.
Ketika ditanya apakah BRN terlibat dalam serangan itu, Nikmatullah menolak memberikan jawaban secara langsung.
"Kami bukan agen intelijen bagi para penjajah," katanya.
Kematian lima tentara tersebut kemudian membuat Thailand menunda sementara proses dialog. Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan kepada AFP bahwa pembicaraan ditempatkan "untuk sementara" dalam posisi tertunda, tetapi pemerintah tetap berkomitmen terhadap proses perdamaian.
Dalam pernyataannya, pemerintah Thailand mengatakan pendekatannya terhadap konflik di selatan bertumpu pada tiga hal, yakni "pembangunan sosial-ekonomi, pemeliharaan keamanan dan dialog perdamaian."
Nikmatullah ditemui mengenakan jaket kulit hitam dan songkok, penutup kepala tradisional berwarna hitam yang biasa dikenakan laki-laki Muslim. Ia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai tempat tinggalnya.
Namun, ia mengeklaim BRN mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan membiayai aktivitasnya melalui sumbangan para anggota.
Untuk persenjataan, menurut dia, sebagian diperoleh dari pihak yang menjadi musuh kelompoknya.
"Kami mengambilnya secara gratis, karena mereka datang ke sini dan membuat kekacauan di tanah kami."
Menurut Nikmatullah, proses perundingan perdamaian juga terhambat karena belum adanya mediator Malaysia. Meski demikian, ia mengatakan BRN berpotensi membuka kembali komunikasi dengan pemerintah Thailand melalui back-channel negotiations atau perundingan jalur belakang pada Oktober.
Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan kepada AFP bahwa penunjukan mediator baru masih dalam pembahasan. Ia menegaskan bahwa prioritas Kuala Lumpur adalah mencari penyelesaian konflik secara damai.
"Malaysia menghormati kedaulatan Thailand dan mengakui bahwa persoalan yang menyangkut warga negaranya merupakan yurisdiksi domestik Thailand," kata Mohamed Khaled.
Ia tidak menyalahkan pihak tertentu atas konflik yang terus berlangsung. Namun, Malaysia menegaskan tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai tempat berlindung ataupun persembunyian oleh pihak mana pun yang memilih kekerasan atau menolak proses perdamaian.
Nikmatullah mengatakan BRN tidak melihat perjuangan mereka sebagai konflik yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
"Ini bukan perjuangan yang berlangsung sebentar. Ini akan membutuhkan waktu yang lama."
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
