Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan.
Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf.
"Kami tadi baru saja habis rapat terbatas dengan Pak Presiden, bersama dengan Pak Menko, dan ada beberapa petunjuk dan arahan dari beliau," kata Maman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu arahan Prabowo yakni agar Menteri terkait tidak hanya memikirkan penindakan terkait thrifting. Tapi perlu adanya substitusi produk sehingga pedagang thrifting bisa tetap berjualan.
"Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi," ujarnya.
"Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita," lanjut Maman.
Maman mengatakan substitusi itu bisa diganti dengan menjual produk lokal sebagai pengganti. Dengan begitu, solusi ini bisa menghidupkan produsen lokal.
"Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia," ujarnya.
Maman menekankan perintah Presiden untuk tetap mencari solusi bagi para pedagang thrifting. "Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden, artinya kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti," ujarnya.
Selain itu, Maman juga mengungkap arahan lain dari presiden yakni untuk mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi "Sapa UMKM". Presiden, kata Maman, membeberkan 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tidak bisa dengan metode konvensional kembali.
"Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi yang tadi petunjuk Pak Presiden," ujarnya.
Maman menargetkan program "Sapa UMKM" akan direalisasikan dengan sesegera mungkin. Arahan lain, kata Maman, yakni terkait kemudahan akses perizinan kepada UMKM. Prabowo meminta segala proses perizinan, termasuk sertifikasi halal dipermudah.
"Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat. Nah itu juga arahan dari Pak Presiden," ujarnya.
Terakhir terkait penghapusan utang UMKM. Prabowo minta agar kebijakan itu ditindaklanjuti.
"Dan yang terakhir, tadi petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan, Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya," ujarnya.
(eva/whn)
