Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambangi kompleks gedung DPR. Kehadiran Menkum Supratman untuk melaporkan proposal royalti industri media agar diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.
"Saya melaporkan ke pimpinan DPR, karena kan kita mengajukan proposal terkait dengan royalti. Jadi Indonesian Proposal Binding (The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument) apa itu ya, terkait dengan royalti. Nah, sekaligus terkait dengan pembahasan Undang-Undang Hak Cipta," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Supratman mengatakan pemerintah menginisiasi proposal yang berkaitan dengan UU Hak Cipta. Politikus Partai Gerindra itu menilai perlu ada aturan terkait royalti bagi industri media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, saya laporkan bahwa kita menginisiasi sebuah proposal yang kaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta. Karena nanti di Desember kita akan menghadiri pengajuan proposal secara resmi kepada WIPO (World Intellectual Property Organization) Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia," ujar Supratman.
Supratman mengungkapkan pertemuan dengan media siber di Indonesia dilaporkan ke pimpinan DPR. Supratman menilai, jika tak ada aturan soal royalti, industri media di Tanah Air gulung tikar.
"Itu saya laporkan tadi, saya ketemu dengan seluruh media siber Indonesia. Tadi pagi juga saya jelaskan hal yang sama. Karena royalti buat industri media sekarang kita kan, kasihan. Nanti bisa membunuh industri media kita. Itu saya laporkan, minta supaya menyampaikan kepada DPR terkait dengan hal itu," ungkapnya.
Menurut Supratman, pemerintah akan mengusung daftar inventarisasi masalah (DIM) berkaitan dengan UU Hak Cipta. Supratman berharap penyusunan RUU Hak Cipta ini melibatkan seluruh pihak.
"Setelah masa resesi ini kan masuk dan ditugaskan kepada Badan legislasi. Nah, kita mencari proses penyelesaian supaya dari awal keterlibatan kita sudah bisa mengikuti secara baik karena nanti kan kita susun DIM," imbuhnya.
Simak juga Video 'Menkum Supratman Ungkap 2 Masalah Polemik Royalti di Indonesia':
(dwr/rfs)
