Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut 11 juta peserta PBI BPJS nonaktif tetap dilayani selama 3 bulan terakhir. Irma meminta Menkes Budi tak asal bicara.
Dia awalnya menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan terhadap publik semakin terganggu karena ada efisiensi anggaran. Dia mempertanyakan kehadiran pemerintah.
"Akses pelayanan kesehatan publik ini dengan adanya efisiensi transfer daerah itu makin membuat masyarakat tidak mampu tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik, di mana pemerintah hadir?" kata Irma saat rapat kerja dengan Menkes dan Mensos di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia kemudian menyoroti ucapan Budi bahwa peserta PBI BPJS nonaktif tetap dilayani. Menurut dia, rumah sakit tidak menjalankan arahan pemerintah.
"Jadi kalau tadi disampaikan bahwa tadi DJSN bilang, 'Kalau ada masyarakat yang darurat datang ke rumah sakit, tetap bisa dibayar tetap bisa dilayani'. Itu kan kata Bapak, kata rumah sakit nggak, nggak terima rumah sakit, Pak. Begitu juga Pak Menkes jangan asal ngomong juga, sudah berikan surat edaran, Bapak beri surat edaran, tapi faktanya rumah sakit itu nggak tindak lanjuti surat edaran itu," ujarnya.
Irma meminta Menkes memonitor situasi di lapangan. Dia mengaku mendapatkan laporan langsung dari masyarakat yang tidak dilayani karena kepesertaan BPJS-nya nonaktif.
"Siapa yang lakukan kontrol? Siapa yang Bapak minta lakukan kontrol ketika rumah sakit tidak melayani masyarakat yang dinonaktifkan itu tidak bisa dilayani rumah sakit?" tanya Irma.
"Kami di dapil yang dapat laporan itu, 'Bu Irma saya katanya bisa 3 bulan, ini saya ke rumah sakit nggak bisa, nggak dilayani oleh rumah sakit', terus yang lakukan kontrol siapa? Itu harus dijawab loh oleh Menteri Kesehatan," lanjut dia.
Sebelumnya, Menkes Budi sempat menyampaikan kepastian bahwa peserta PBI BPJS nonaktif tetap dilayani. Budi menyebutkan sudah memberikan surat edaran terkait itu.
"Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani," kata Budi Gunadi saat rapat.
"Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani," lanjut dia.
Simak juga Video: Mensos Ungkap 869 Ribu Peserta PBI-JK Sudah Aktif Lagi
(maa/haf)
