Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan stok beras untuk daerah terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, aman hingga 6 bulan ke depan. Tito mengatakan, dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Bulog terkait ketersediaan stok tersebut.
Penjelasan itu disampaikannya kepada awak media usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1). Tito mengatakan, di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan mampu mencukupi lebih dari 6 bulan.
"Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, Tito menilai tantangan utama terletak pada distribusi stok beras ke wilayah bencana, terutama daerah yang sulit diakses. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, termasuk Aceh, seiring dengan prioritas swasembada pangan nasional.
"Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan," jelas Tito.
Disisi lain, ia juga menyinggung bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Tito meminta kepala daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.
Ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terdampak. Misalnya, masyarakat dengan rumah rusak ringan akan diberikan bantuan sebesar Rp 15 juta dan rusak sedang Rp 30 juta.
Sementara itu, masyarakat yang rumahnya rusak berat, termasuk yang hilang, akan diganti oleh pemerintah berupa hunian tetap (huntap). Pemerintah juga menyiapkan bantuan lain, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.
Tito mengimbau kepala daerah agar memanfaatkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berlangsung cepat. Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah.
"Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel," pungkas Tito.
(anl/ega)
