Jakarta, CNBC Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengumumkan bahwa kontrak pembelian gas dari Blok Duyung, Natuna telah dibatalkan. Hal ini terungkap berdasarkan Laporan Informasi atau Fakta Material yang disampaikan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (14/4/2025).
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman dalam laporan informasi tersebut menyampaikan, kontrak gas yang semula dialokasikan untuk PGN dari Lapangan Mako yakni sebesar 122,77 TBTU.
Menurut Fajriyah, kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) atau Gas Sales Agreement (GSA) antara PGN dan penjual ditandatangani pada 21 Juni 2024. Sedangkan GSA dinyatakan akan efektif berakhir pada 12 April 2025.
"Pada saat pelaporan, GSA antara Perseroan dengan Penjual akan dibatalkan sehingga berdampak pada pengurangan proyeksi pasokan gas sebesar volume total kontrak yaitu 122,77 TBTU," tulis Fajriyah dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (14/4/2025).
Ia menjelaskan PGN selaku pembeli gas dari Lapangan Mako telah menerima surat pemberitahuan penghentian kontrak (Notice of Termination of Gas Sales Agreement/GSA Termination Notice) dari West Natuna Energy Ltd, sebagai penjual, bersama dengan mitranya yaitu Empyrean Energy Plc dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd.
"GSA Termination Notice merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Nomor T-86/MG.04./MEM.M/2025 yang mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi Surat Menteri ESDM Nomor T-83/MG.04./MEM.M/2024," tulis Fajriyah.
Conrad Asia Energy Ltd selaku operator Blok Duyung, Natuna buka suara perihal kontrak gas. Bahwa, pihaknya telah menerima arahan dari Kementerian ESDM mengenai pengalihan alokasi gas Lapangan Mako itu ke PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Semula, pasokan gas dari Blok Duyung tersebut dikhususkan untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Sembcorp Gas Pte Ltd. Keputusan ini diambil pemerintah Indonesia guna merespons permintaan gas domestik yang cukup pesat, khususnya untuk sektor kelistrikan.
"Kementerian ESDM telah mengarahkan agar seluruh gas dari Lapangan Gas dengan tingkat penjualan gas plateau sebesar 111 miliar British Thermal Unit per hari (Bbtud) dialokasikan untuk pasar domestik Indonesia di Batam, dengan gas tersebut akan dibeli oleh PT PLN Energi Primer Indonesia," tulis Conrad dikutip dari listcorp.com, Senin (14/4/2025).
Dalam berita ini disebutkan bahwa PLN mengoperasikan lebih dari 7.000 pembangkit listrik yang memasok listrik kepada lebih dari 89 juta pelanggan dan menjual lebih dari 288.000 GWh listrik per tahun.
Conrad melalui anak usahanya, West Natuna Exploration Limited, memegang 76,5% hak partisipasi di blok Duyung bersama dengan Coro Energy Duyung (Singapura) Pte. Ltd dengan 15% hak partisipasi dan Empyrean Energy PLC 8,5% hak partisipasi.
Conrad menyampaikan bahwa harga jual gas dari Lapangan Mako nantinya akan dihubungkan dengan Indonesian Crude Price (ICP). Hal ini dinilai setara secara ekonomi dengan harga LNG yang mengacu pada Brent, serta konsisten dengan skema harga yang sebelumnya telah disepakati untuk pasar domestik maupun ekspor, sehingga tetap menjamin nilai ekonomi gas dari Mako.
Sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian ESDM ini, Conrad saat ini tengah menyelesaikan Perjanjian Jual Beli Gas atau GSA dengan PLN. Conrad mengaku tengah berkoordinasi erat dengan PLN dan SKK Migas yang menargetkan agar GSA dengan PLN dapat diselesaikan pada Maret 2025 dan ditandatangani dalam beberapa minggu ke depan.
"Selain itu, ESDM telah mencabut alokasi dan arahan harga sebelumnya untuk penjualan gas Mako kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") dan Sembcorp Gas Pte Ltd. ("Sembcorp"). GSA dengan PGN dan Sembcorp selanjutnya akan dibatalkan," tulis Conrad.
Menurut Conrad, pemerintah Indonesia yang tengah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru akan memprioritaskan eksplorasi dan produksi gas untuk memenuhi permintaan energi domestik yang meningkat pesat.
Setidaknya, sekitar 15 Gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas direncanakan akan dibangun di seluruh Indonesia hingga 2034, terutama untuk mendukung kapasitas beban dasar (base load).
Conrad mengatakan pihaknya memiliki lima penemuan gas yang telah diuji alirannya di wilayah strategis Indonesia dan berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan ini. "Arahan ESDM ini diharapkan akan mendukung kesepakatan farm-out yang sedang diproses di Duyung dan Aceh, serta pengambilan Keputusan Investasi Final (FID) untuk Mako," tulis Conrad.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Butuh Investasi Jumbo, Tantangan Garap Cadangan Gas Bumi RI
Next Article Dukung Makan Bergizi Gratis, PGN & BGN Sediakan Pasokan Gas Bumi
