Jakarta, CNBC Indonesia - Iran resmi membentuk badan baru untuk mengelola Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia yang kini praktis berada di bawah kendali ketat Teheran sejak perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel pecah pada akhir Februari lalu.
Pengumuman tersebut disampaikan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Senin (18/5/2026) melalui akun resmi X mereka. Dalam unggahan itu, Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA).
Badan tersebut disebut akan memberikan "pembaruan waktu nyata mengenai operasi Selat Hormuz dan perkembangan terbaru."
Akun Angkatan Laut Garda Revolusi Iran juga membagikan unggahan yang sama, memperlihatkan keterlibatan langsung aparat keamanan Iran dalam pengelolaan jalur laut strategis tersebut.
Belum ada penjelasan rinci mengenai fungsi penuh badan baru itu. Namun awal bulan ini, media pemerintah Iran berbahasa Inggris, Press TV, menyebut PGSA sebagai sebuah "sistem untuk menjalankan kedaulatan atas Selat Hormuz".
Press TV juga melaporkan kapal-kapal yang melintas di selat itu telah menerima "regulasi" melalui surat elektronik dari alamat [email protected].
Iran diketahui telah membatasi secara besar-besaran lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz sejak perang melawan AS dan Israel pecah pada 28 Februari lalu. Meski gencatan senjata rapuh telah berlaku sejak 8 April, kontrol Iran terhadap selat tersebut tetap berlangsung.
Situasi ini mengguncang pasar global dan memberi Iran daya tawar besar dalam konflik geopolitik kawasan. Di sisi lain, AS juga memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai bagian dari tekanannya kepada Teheran.
Dalam kondisi normal, Selat Hormuz menjadi jalur transit sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Selain energi, berbagai komoditas penting seperti pupuk juga melewati jalur tersebut.
Karena itu, gangguan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz langsung memicu lonjakan harga energi dan kekhawatiran pasar internasional terhadap stabilitas pasokan global.
Sejak perang dimulai, Iran berkali-kali menegaskan bahwa lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz "tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang."
Bulan lalu, Teheran bahkan mengklaim telah menerima pemasukan pertama dari pungutan terhadap kapal yang melintas di jalur itu. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran bahwa Iran tengah membangun sistem permanen untuk mengontrol dan mengenakan biaya terhadap perdagangan internasional di kawasan tersebut.
Pada Sabtu lalu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan negaranya telah menyiapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz.
"Iran telah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengelola lalu lintas" di selat tersebut, katanya, dilansir AFP.
Azizi menambahkan sistem itu akan "segera diumumkan."
Langkah Iran membentuk badan khusus pengelola Selat Hormuz diperkirakan bakal meningkatkan ketegangan dengan Barat, terutama AS yang selama ini menolak segala bentuk kontrol sepihak terhadap jalur pelayaran internasional.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
