Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali menjadi momok bagi perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Dengan tarif yang bisa mencapai 32%, industri dalam negeri berpotensi terkena dampak serius.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan serangkaian saran strategis kepada pemerintah agar Indonesia bisa menghadapinya dengan lebih efektif. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menegaskan bahwa isu ini harus disikapi secara terkoordinasi dan kolektif antara pemerintah dan pelaku usaha.
"Dunia usaha telah memantau dengan seksama dinamika kebijakan dagang AS. Kami juga sudah memberikan berbagai pandangan dan menjalin komunikasi erat dengan pemerintah Indonesia, termasuk kementerian dan lembaga terkait," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).
Menurut Shinta, kebijakan tarif tinggi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga negara lain yang mengalami surplus perdagangan dengan AS, seperti India, Vietnam, dan Uni Eropa. Oleh karena itu, langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Langkah-Langkah Strategis
Apindo mengajukan empat langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia guna merespons kebijakan tarif AS ini.
1. Diplomasi Perdagangan yang Lebih Kuat
Shinta menekankan pentingnya menciptakan kesepakatan bilateral dengan AS untuk memastikan akses pasar yang kompetitif.
"Kami mendorong penciptaan supply chain dengan industri di AS, sehingga ekspor Indonesia ke AS dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman," jelasnya.
Ia pun berharap upaya diplomasi ini mendapat respons positif dari pemerintah AS.
Foto: Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato tentang tarif di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 2 April 2025. (REUTERS/Carlos Barria)
Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato tentang tarif di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 2 April 2025. (REUTERS/Carlos Barria)
2. Meninjau Ulang Tarif Impor Produk AS
Sebagai bentuk kebijakan timbal balik, Indonesia juga perlu meninjau tarif impor terhadap produk-produk dari AS. "Karena ini merupakan kebijakan resiprokal, Indonesia juga harus memperhatikan tarif impor produk Amerika ke negara kita, termasuk hambatan non-tarifnya," kata Shinta.
3. Diversifikasi Pasar Ekspor
Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, Apindo menyarankan agar pemerintah lebih gencar dalam mendiversifikasi tujuan ekspor.
"Kinerja ekspor nasional akan lebih stabil jika kita bisa memanfaatkan berbagai perjanjian dagang seperti Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta menyelesaikan negosiasi yang sedang berjalan seperti EU CEPA," ujarnya.
Negara-negara ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika juga disebutnya memiliki potensi besar sebagai pasar alternatif.
4. Revitalisasi Industri dan Deregulasi
Apindo juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat industri padat karya dan melakukan deregulasi agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.
"Pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi agar produk-produk kita lebih bersaing," imbuh dia.
Lebih lanjut, dunia usaha menyadari kebijakan ini dapat berdampak langsung pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri. Beberapa sektor yang diprediksi paling terdampak adalah tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batu bara, olahan nikel, dan agribisnis. Untuk menghadapi ini, Apindo akan menyiapkan forum diskusi bagi para pelaku usaha guna menyusun strategi respons yang sesuai.
Selain itu, diplomasi perdagangan dengan AS harus segera dilakukan secara intensif. Shinta juga mengungkapkan, masukan-masukan substansial telah disampaikan kepada pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.
"Kami mengusulkan pendekatan tematik, seperti kerja sama di sektor energi, mineral kritis, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks," katanya.
Apindo berharap, dengan kolaborasi erat antara regulator dan pelaku usaha, stabilitas iklim usaha tetap terjaga di tengah dinamika global.
"Ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dipertahankan jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif dan terukur," pungkasnya.
(wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Daftar 185 Negara Kena Tarif Impor Trump, Indonesia Kena 32%
Next Article Video: Perang Dagang Era Trump Menghantui, RI Dihadang Efek Buruk Ini
