Jakarta -
Pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana di Kota Padang, Sumatera Barat, telah mencapai sekitar 92 persen. Penanganan berikutnya difokuskan pada kawasan Batang Kuranji-Maransi untuk memulihkan fungsi sungai sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko banjir berulang.
Penanganan selama masa tanggap darurat ini mencakup pengerukan sedimentasi, pemulihan aliran sungai, serta pekerjaan pengendalian banjir pada sejumlah titik terdampak. Pekerjaan fisik kini dilanjutkan dengan masa transisi hingga Desember 2026.
Balai Wilayah Sungai Sumatera V mencatat terdapat 43 titik penanganan di seluruh Sumatera Barat. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sebanyak 56 paket telah diusulkan dengan perincian 16 paket telah berkontrak dan 40 paket masih menjalani proses pengadaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekerjaan fisik permanen ditargetkan mulai berkontrak pada November 2026. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama penyelesaian desain, proses tender, pembebasan lahan, dan pembagian kewenangan penanganan.
Di Batang Kuranji, pengerukan sedimentasi pada bagian hilir telah memasuki tahap pelaksanaan menggunakan anggaran reguler BWS Sumatera V. Penanganan juga perlu dilanjutkan hingga bagian hulu melalui pembangunan prasarana pengendali sedimen untuk mengurangi material yang terbawa ke aliran sungai.
"Batang Kuranji memerlukan normalisasi sedimentasi dan penanganan Sabo Dam di bagian hulu," ujar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Posko Nasional Satgas PRR Brigjen Pol Yopie Indra Prasetyo Sepang dalam laporannya, Sabtu (19/9/2026).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendukung penanganan Batang Kuranji melalui tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp4 miliar. Dukungan tersebut masih perlu diperkuat karena total kebutuhan penanganan kawasan diperkirakan mencapai Rp86 miliar.
Selain Batang Kuranji, kebutuhan penanganan Batang Guo, Batang Maransi, Banda Luruh, serta kolam retensi Air Pacah-Maransi akan diusulkan melalui pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Kebutuhan penanganan kawasan Maransi-Air Pacah dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp998 miliar.
Pembaruan tersebut juga akan mengakomodasi dampak banjir 3 Agustus 2026. Pemkot Padang bersama BWS Sumatera V perlu menyiapkan data dan bukti pendukung yang menghubungkan kejadian tersebut dengan rangkaian dampak bencana akhir November 2025 agar usulan dapat dibahas dalam pembaruan Rencana Induk pada Oktober 2026.
Selain pengendalian banjir, kesiapan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang menjadi perhatian. Sebanyak 340 unit huntap bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi direncanakan dibangun dalam dua tahap, terdiri atas 138 unit pada 2026 dan 202 unit pada tahap berikutnya.
Pembangunan 202 unit tambahan masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pematangan lahan serta prasarana, sarana, dan utilitas. Kebutuhan tersebut akan diusulkan dalam pembaruan R3P dan Renduk.
Adapun untuk skema huntap mandiri, BNPB telah menyetujui bantuan bagi 23 unit rumah dan pemerintah daerah mengusulkan tambahan enam unit sehingga totalnya menjadi 29 unit. Saat ini, satu rumah telah selesai dibangun dan ditempati penerima selama dua bulan.
(akn/ega)
