Jakarta -
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik yang mencapai 30 hingga 80 persen bisa jadi momentum untuk beralih ke kemasan berbahan alami. Ia mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk kembali memanfaatkan kearifan lokal seperti penggunaan daun pisang atau daun jati sebagai pembungkus.
"Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Seperti diketahui, lonjakan harga plastik dipicu oleh konflik geopolitik global yang mengganggu rantai pasok. Ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor yang mencapai 60 persen membuat situasi semakin berat, terutama bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi," paparnya.
Puan pun mendorong penggunaan kemasan alami seperti yang lazim ditemui di berbagai daerah. Di Jawa Tengah misalnya, penjual nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek sudah lama menggunakan daun sebagai pembungkus.
Bahkan untuk jenis makanan tertentu seperti lontong dan lemper, kemasan daun pisang dinilai lebih efektif karena bisa membuat makanan lebih awet sekaligus mengharumkan aromanya.
"Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu," tuturnya.
Puan menyebut kemasan organik tak hanya membantu pelaku usaha menekan biaya produksi, tapi juga bisa mendongkrak nilai jual.
"Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual," ungkap Puan.
"Termasuk dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli," sambungnya.
Puan juga mengaitkan isu ini dengan agenda lingkungan global. Laporan UNEP mencatat sampah plastik setara 2.000 truk dibuang ke laut, sungai, dan danau setiap harinya, dengan 19 hingga 23 juta ton limbah plastik mencemari ekosistem perairan setiap tahun.
"Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain, yang sekaligus mengurangi sampah plastik," ujar Puan.
Ia mengakui peralihan kebiasaan tidak bisa terjadi dalam semalam. Puan menyarankan agar perubahan dimulai dari langkah kecil.
"Mungkin bisa dimulai dari rumah makan untuk tidak memakai wadah plastik sekali pakai saat menyajikan makanan dan minuman untuk pembelian makan di tempat," katanya.
Puan menegaskan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam transisi ini, mulai dari regulasi, sistem pendukung, hingga sosialisasi yang masif.
"Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai," ucapnya.
Untuk itu, Puan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi mencari solusi kemasan alternatif bagi pelaku usaha.
"Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan," tutupnya.
Simak juga Video 'BGN Cabut Izin SPPG Cakung Timur karena Viral Dekat Tumpukan Sampah':
(akd/ega)
