Ketua Fraksi Golkar DPR, Sarmuji, menilai usulan satu orang satu akun tiap media sosial (medsos) perlu dikaji. Sarmuji memberikan opsi pengendalian SIM card.
"Itu usulan yang bisa dikaji. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Sarmuji menyebut pengendalian SIM card membuat penelusuran terhadap suatu akun lebih mudah. Pengguna diharapkan lebih bertanggung jawab atas medsos yang dikelola.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan mengendalikan SIM card, bisa ditelusuri pemilik akunnya. Jadi penggunaan akun bisa lebih bertanggung jawab, tidak membuat akun untuk tujuan buruk karena bisa ketahuan," kata Sarmuji.
Sekjen Golkar ini menekankan pembatasan akun tetap penting, tetapi mekanismenya harus dilakukan melalui SIM card. Ia tak menampik jika saat ini banyak masyarakat yang menggunakan dua akun untuk bisnis dan personal.
"Pembatasan akun kita dukung, tetapi caranya dengan pembatasan SIM card. Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal, tetapi tetap satu orang," kata dia.
Sarmuji menilai pengendalian SIM card lebih realistis tanpa menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat. Ia mengatakan pembatasan akun bisa dianggap menghalangi kebebasan berpendapat seseorang.
"Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi, kalau pengendalian dilakukan lewat SIM card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital," ujar Sarmuji.
"Kebijakan ini harus tetap melindungi hak warga. Yang kita perlukan adalah mekanisme yang mendorong penggunaan media sosial secara sehat, aman, dan bertanggung jawab," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu meminta pemerintah maupun DPR mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan. Golkar ingin setiap regulasi mampu memberi perlindungan, tetapi tak mengurangi ruang kebebasan yang dijamin konstitusi.
"Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik," imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, sebelumnya mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun di tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.
Hal ini disampaikan Bambang Haryadi saat sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Bambang Haryadi menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo--keponakan Presiden Prabowo Subianto--mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.
"Bahkan kami berpendapat bahwa, ke depan, perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomor telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, medsos, dan lain lain," ujar dia.
(dwr/rfs)
