Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menegaskan bahwa kebutuhan transisi energi bukanlah semata sebagai respons jangka pendek terhadap gejolak geopolitik global, termasuk konflik yang saat ini masih terjadi di Timur Tengah (Timteng).
Eddy menegaskan transisi energi merupakan kebutuhan strategis jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga daya saing ekonomi nasional sekaligus melindungi Indonesia dari dampak krisis iklim.
Hal tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menyampaikan pidato kunci dalam forum Ekoniklim 2026 yang diselenggarakan CNBC Indonesia bekerja sama dengan Climate Policy Initiative (CPI), di Wisma Habibie-Ainun Kuningan, Jakarta, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konflik di Timur Tengah memang mengingatkan kita betapa rentannya sistem energi global terhadap gejolak geopolitik. Namun saya ingin menegaskan bahwa ada atau tidak ada konflik geopolitik, Transisi energi adalah kebutuhan sekaligus keniscayaan bagi Indonesia," ujar Eddy, Selasa (28/7/2026),
"Konflik bisa mereda, tetapi kebutuhan membangun sistem energi yang lebih tangguh, lebih bersih, dan lebih kompetitif akan selalu ada," imbuhnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan, transisi energi sering kali ditempatkan hanya sebagai solusi atas lonjakan harga minyak atau ancaman gangguan pasokan energi.
Padahal, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana Indonesia membangun sistem energi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga beberapa dekade mendatang sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau orientasi kita hanya pada krisis hari ini, maka kebijakan energi kita akan selalu bersifat reaktif. Yang kita perlukan adalah visi jangka panjang. tahun 2045, 2060 bahkan seterusnya, dan seharusnya bukan sekadar respons terhadap situasi global tahun 2026,' lanjutnya.
Selain itu, Waketum PAN ini menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama ekonomi hijau dunia. Potensi energi baru terbarukan mencapai sekitar 3.600 GW, didukung cadangan hutan, gambut dan mangrove terbesar di dunia, serta potensi pengembangan CCS/CCUS dan ekonomi karbon yang mampu menarik investasi baru dalam jumlah besar.
Namun hingga saat ini, potensi energi terbarukan yang telah dimanfaatkan masih sangat kecil dibandingkan keseluruhan kapasitas yang dimiliki. Karena itu, Eddy mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada dikotomi antara ketahanan energi dan transisi energi.
"Negara yang terlalu bergantung pada energi fosil akan selalu rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu transisi energi yang dirancang secara bertahap dengan perencanaan yang matang merupakan fondasi ketahanan energi jangka Panjang," ujar Eddy.
"Indonesia harus menjaga keseimbangan antara aspek ketersediaan energi, keterjangkauan harga, dan keandalan sistem kelistrikan, sehingga proses transisi berlangsung secara adil tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
(prf/ega)
