Jakarta -
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan penyelenggaraan program pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, nggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengungkapkan saat ini, Pemkab Banggai sedang proses pecah lahan dan menunggu sertifikasi terkait status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Adapun lahan milik pemda itu memiliki luas total 85 hektare, dan 10 hektare diantaranya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat kini sedang memasuki proses tahap kedua yang tersebar pada 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 untuk menggantikan gedung sekolah rintisan yang digunakan sejak Juli 2025.
Agus menambahkan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka bisa mengikuti tahap ketiga. Namun, status lahan yang diusulkan sudah harus jelas dan memiliki sertifikat.
"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab," jelasnya.
"Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi," sambung Agus.
Agus pun menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menjalankan program prioritas presiden. Sebab, target yang ingin dicapai, salah satunya adalah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus dibawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," ungkap Agus.
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyebut proses sertifikasi pecah lahan diperkirakan selesai pada akhir bulan ini. Ia juga mengungkapkan tanah yang diusulkan itu telah dinyatakan memenuhi syarat pembangunan.
"Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat," pungkas Furqanuddin.
(anl/ega)
