Jakarta -
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, turun langsung ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Kunjungan tersebut berlangsung selama empat hari hingga Kamis (27/8/2026) guna memulihkan layanan administrasi kependudukan yang lumpuh serta mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,7.
Usai transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh bersama rombongan melanjutkan penerbangan menuju Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada. Setibanya di lokasi pada sore hari, ia langsung menggelar pertemuan koordinasi dengan Bupati Ngada, Raymundus Bena, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, yang telah tiba lebih awal di lokasi bencana.
Ia menyampaikan fokus utama kedatangan tim gabungan Kemendagri adalah memastikan hak-hak sipil warga terdampak gempa tidak terabaikan di tengah situasi darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Bupati Ngada, Raymundus Bena, menyambut baik respons cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak pascabencana di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan dokumen kependudukan yang valid sangat menentukan kelancaran penyaluran berbagai bantuan sosial dan pemulihan pascabencana bagi warganya.
"Kami sangat berterima kasih atas respons cepat dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Tim Dukcapil dalam penanganan pascagempa di NTT.
Pertama, memastikan data BNBA (by-name by-address) yang sudah diserahkan secara aman kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat dapat menjadi data dasar utama dalam mendata penduduk yang terdampak bencana gempa.
Kedua, memastikan Kadisdukcapil dan jajarannya tetap dapat memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti pencetakan KTP-el dan Kartu Keluarga, di samping melakukan perekaman perdana KTP-el serta penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
"Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara real-time dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak. Selain itu, kami menjelaskan kegunaan aplikasi IKD+ yang dimiliki petugas Dukcapil, misalnya untuk mengaktivasi IKD masyarakat, mencari identitas seseorang berdasarkan NIK, membaca microchip yang ada di dalam KTP-el, hingga membantu orang tua dalam pencarian dan penentuan nama unik untuk bayinya," jelasnya.
Penanganan pascagempa di Pulau Flores juga mendapat perhatian dari kementerian lain. Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, turut berada di Flores untuk meninjau kondisi sekolah terdampak, salah satunya di SDK Rowa, Nagekeo. Pemerintah pusat terus mengoordinasikan bantuan lintas sektor, mulai dari penyiapan tenda darurat, pemulihan sarana pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen kependudukan warga.
Lihat juga Video: BRIN Siapkan Teknologi untuk Pemulihan NTT Pascagempa, Apa Saja?
(akn/ega)
