Jakarta -
Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menegaskan langkah hukum yang dipertimbangkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat. Dia menegaskan isu yang menyebut SBY di balik isu ijazah Jokowi merupakan fitnah tak berdasar.
"Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik. Pak SBY sendiri saat ini tidak aktif dalam politik praktis, beliau fokus pada aktivitas sosial, seni dan olah raga," ujar Umam kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Umam menyebut, fitnah yang beredar di media sosial itu disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim, dengan pola yang berulang dan terkesan terkoordinasi sehingga berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Dia menegaskan disinformasi semacam ini tak sekadar menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan kualitas demokrasi.
Ia menilai sikap tegas diperlukan agar kebohongan tidak dibiarkan menjadi kebenaran baru. "Diam terhadap fitnah berisiko dianggap sebagai pembenaran. Pembiaran juga menciptakan preseden buruk, di mana politik fitnah bisa dianggap menjadi hal yang dinormalisasi," kata Umam.
Karenanya, Umam menyebut langkah hukum awal berupa somasi tertulis yang ditujukan kepada pihak yang dianggap melanggar, menyebar fitnah, atau melakukan perbuatan melawan hukum sudah diambil. Somasi bertujuan meminta penghentian perbuatan, membuka ruang klarifikasi atau permintaan maaf sebelum perkara dibawa ke proses pidana.
Secara filosofis, Umam menegaskan melawan fitnah adalah bagian dari hak atas keadilan dan kehormatan setiap warga negara. Ia menambahkan, di era media sosial, informasi palsu kerap bergerak lebih cepat dibanding fakta. Jika fitnah didiamkan, publik kehilangan rujukan kebenaran.
"Jika tuduhan tak berdasar dibiarkan, kebenaran akan dikalahkan oleh kebisingan, dan opini publik dibentuk oleh manipulasi," katanya.
Bagi Umam, langkah hukum yang ditempuh SBY justru memiliki nilai pendidikan politik. "Ini menegaskan batas etis antara kebebasan berekspresi dan penyebaran kebohongan. Demokrasi yang sehat menuntut akuntabilitas, verifikasi, dan tanggung jawab atas setiap pernyataan," pungkasnya.
Simak juga Video: SBY Bakal Tempuh Jalur Hukum soal Disebut Terlibat Isu Ijazah Jokowi
(gbr/imk)
