Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap 8 September, kita memperingati Hari Literasi Internasional. Media sosial pasti akan ramai dengan kutipan-kutipan tentang pentingnya membaca, foto anak-anak dengan buku, atau ajakan untuk meningkatkan minat baca. Tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih sederhana yang perlu kita ajukan tahun ini: seberapa serius sebenarnya kita (pemerintah) menangani persoalan literasi di Indonesia?
Pertanyaan ini terasa semakin relevan ketika pemerintah di satu sisi berbicara tentang bagaimana anak-anak Indonesia harus siap menghadapi dunia, sementara di sisi lain pekerjaan rumah yang paling dasar belum selesai.
Beberapa waktu lalu, setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Prabowo dengan mudahnya menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di semua sekolah. Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, ia mengatakan hal serupa: bahwa siswa Indonesia perlu belajar bahasa Portugis. Semua atas nama diplomasi.
Namun, haruskah kita mengejar gengsi diplomatik dan mengabaikan realitas di lapangan? Di negara di mana jutaan anak bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia di rumah, menyuruh mereka belajar bahasa-bahasa Eropa justru menciptakan paradoks pendidikan yang janggal. Sebelum memaksa siswa menguasai bahasa ketiga, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah kesenjangan antara bahasa ibu mereka dan bahasa nasional yang digunakan sebagai pengantar di sekolah.
Krisis Senyap di Wilayah 3T
Perdebatan antara pendidikan berbasis bahasa ibu versus bahasa asing bukan sekadar perkara linguistik. Ini adalah cerminan dari cara kita memandang anak-anak Indonesia: Apakah mereka harus terlebih dahulu memahami dunia terdekat di sekeliling mereka, atau haruskah mereka buru-buru dipersiapkan demi panggung global?
Di banyak daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), bahasa masih menjadi penghalang besar bagi pembelajaran. Di ruang-ruang kelas di Flores, Bima, dan Sumba Barat Daya, krisis senyap sedang melanda para siswa kelas rendah. Mereka tampak bingung ketika diminta membaca tulisan atau menjawab pertanyaan.
Akar masalahnya bukan karena materi pelajaran yang terlalu sulit, melainkan bahasa pengantar yang digunakan. Ketika anak-anak ini dipaksa belajar dalam bahasa Indonesia, yang bagi mereka sebenarnya adalah bahasa kedua, mereka menanggung beban ganda yang tidak adil. Mereka harus menguasai bahasa baru sekaligus memahami isi kurikulum di saat yang bersamaan.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, banyak guru dan penggerak pendidikan di daerah mengembangkan pembelajaran multibahasa berbasis bahasa ibu. Bahasa daerah digunakan pada tahap awal untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar, sebelum nantinya mereka secara bertahap bertransisi ke bahasa Indonesia. Meski terbukti efektif di lapangan, pendekatan ini menuntut kreativitas luar biasa dan kesabaran tinggi dari para guru yang bertahan di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan prasarana.
Darurat Literasi
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia merosot hingga ke angka 359 poin-jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang berada di angka 476. Faktanya, hanya seperempat dari total siswa kita yang mampu mencapai standar kemahiran membaca minimum.
Mirisnya, tak ada satu pun pengambil kebijakan yang berani menyodorkan fakta pahit ini ke hadapan Presiden: bahwa instruksinya tidak realistis. Sebelum menyuruh siswa belajar bahasa asing baru, yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah memastikan jutaan anak di negeri ini mampu memahami bahasa yang mereka gunakan setiap hari untuk belajar.
Jangankan Membaca, Buku Saja Tidak Ada
Literasi juga tidak berhenti pada kemampuan membaca. Anak yang sudah bisa membaca perlu punya sesuatu untuk dibaca. Kedengarannya sederhana, tapi justru di sini persoalannya. Mereka membutuhkan buku yang layak dan sesuai dengan kemampuan baca mereka.
Pada 2026, anggaran Perpustakaan Nasional turun menjadi sekitar Rp377 miliar, dari Rp721 miliar pada tahun sebelumnya. Perpusnas juga menyampaikan bahwa pengurangan anggaran dalam dua tahun terakhir membuat beberapa tugasnya tidak bisa dilakukan secara optimal. Salah satu yang terdampak adalah program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca.
Masalahnya, anak-anak tidak tahu-menahu soal anggaran. Yang mereka tahu adalah buku yang bisa mereka baca menjadi semakin sulit didapat. Ketika anggaran Perpustakaan Nasional turun hampir separuh, pertanyaannya bukan hanya bagaimana perpustakaan tetap buka, tetapi apa yang hilang dari anak-anak yang selama ini bergantung pada akses buku dan program literasi.
Mengalihkan sumber daya yang sudah sangat terbatas demi prioritas di sektor lain hanya akan memperlebar jurang ketimpangan pendidikan antara siswa di kota-kota besar dan mereka yang tinggal di daerah 3T. Jangankan bermimpi bisa cas-cis-cus berbahasa Prancis, banyak siswa di pelosok Indonesia masih berjuang untuk memperoleh bacaan, membaca, dan memahami teks sederhana dalam bahasa yang mereka gunakan setiap hari di sekolah.
Hari Literasi Internasional seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat kembali apakah kebijakan kita benar-benar menunjukkan bahwa literasi adalah prioritas. Bukan hanya lewat kampanye membaca dan kutipan-kutipan menggugah penulis buku terkenal. Tetapi juga lewat keputusan tentang anggaran, sekolah, guru, buku, perpustakaan, dan bahasa yang digunakan anak untuk belajar.
Kita boleh punya ambisi agar anak Indonesia mampu berbicara dalam bahasa Prancis, Portugis, Inggris, Mandarin, atau bahasa apa pun yang mereka butuhkan untuk masa depan. Tapi jangan sampai ambisi itu membuat kita lupa bahwa masih ada anak di Indonesia yang hari ini berjuang untuk mendapat buku yang layak dan membaca satu paragraf.
Penguasaan bahasa asing adalah atapnya, sedangkan akses terhadap bacaan yang tepat dan literasi dasar adalah fondasinya. Sayangnya, pemerintah kita saat ini tampaknya jauh lebih bersemangat memasang atap baru yang mentereng ketimbang memperkuat fondasi yang sudah rapuh.
(sef/sef)
