Canda Bahlil Saat Mik Berdengung Saat Pidato: Ada yang Belum Dapat Gas

Jakarta -

DPP Partai Golkar menyelenggarakan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar Tahun 2025. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidatonya sempat berkelakar saat microphone atau mic-nya mendadak terjadi gangguan.

Momen itu terjadi saat Bahlil sedang menjelaskan hasil dari Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Rakernas itu dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Lalu, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi seperti dengung gangguan saat Bahlil bicara. Jajaran yang hadir pun mendadak kaget.

Beberapa di antara mereka ada yang penasaran dengan berdiri dan melihat langsung ke arah Bahlil. Menanggapi peristiwa tak terduga itu pun Bahlil melontarkan candaan soal gas LPG 3 kg.

"Jangan-jangan belum ada yang dapat gas mungkin ya," kata Bahlil disambut tawa kader yang hadir.

"Ini jangan-jangan belum selesai, jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Coba dicek biasanya kalau panitianya kayak begini Ini pasti aktivis KNI," lanjutnya sambil tertawa.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta agar polemik pemangkasan distribusi LPG 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun. Dia menyebutkan, jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan pihaknya.

"Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah, kalau itu ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2).

Bahlil juga merespons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang mengatakan kebijakan itu bukan perintah Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan kebijakan pemangkasan distribusi sudah ada sejak 2023.

"Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari KPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer," ujarnya.

"Tapi udahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan bapak presiden (perintah) wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," lanjut Bahlil.

(bel/maa)