Jakarta -
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan ketersediaan obat di RI masih aman untuk enam bulan ke depan di tengah kondisi geopolitik akibat konflik di Timur Tengah. Dia berharap agar perang segera mereda.
Taruna awalnya mengatakan lebih dari 50 persen kemasan obat berasal dari produk petrokimia. Kemasan obat tersebut sangat bergantung pada produk bahan kimia yang dihasilkan dari pengelolaan minyak bumi.
"Kita tahu bahwa geopolitik terjadi sekarang ini yang berhubungan dengan harga obat, kita paham itu. Dan pada umumnya ada dua obat itu produknya. Kemasannya itu lebih 50% itu merupakan petrokimia. Artinya residu-residu dari bahan yang diproduksi dari minyak. Itu kemasannya, plastiknya dan sebagainya, kayak etanol, fenol, itu kan pembuatan kemasan," kata Taruna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taruna mengatakan situasi geopolitik saat ini pasti memengaruhi ketersediaan obat di dunia. Dia menyebut situasi global bisa berdampak pada harga obat.
"Kemudian beberapa obat juga sekitar 30% dari obat kimia yang beredar itu adalah juga turunan dari petrokimia, yang berhubungan misalnya bahan baku yang berhubungan dengan misalnya parasetamol. Itu adalah turunan kimia dari obat-obat, kemudian beberapa ibuprofen yang merupakan obat antiinflamasi asalnya dari petrokimia," ujar Taruna.
"Nah, jadi kesimpulannya geopolitik internasional yang sekarang ini pasti berpengaruh, apalagi bahan baku, intermediate product, bahkan biosimilar itu lebih 90% kita impor. Jadi tentu ini akan berdampak kepada harga obat," sambungnya.
Taruna mengatakan untuk 6 bulan ke depan ketersediaan obat di RI masih aman. Kendati demikian, pemerintah juga perlu menyikapi konflik tersebut jika kondisi ini terus berlanjut.
"Nah, selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi, bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh," ujarnya.
BPOM lantas menyiapkan strategi menekan harga obat agar tetap stabil. Ia menyebut harus ada perubahan baru dalam sistem kemasan obat.
"Nah, ada dua strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama, yang berhubungan dengan kemasan, Badan POM akan membuat aturan baru, yang dulunya misalnya, kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standardisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya," kata Taruna.
"Nah, sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini sesuai yang penting kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin," sambungnya.
Dia menyebut kemasan obat plastik bisa diganti dengan botol. Taruna juga menyinggung kemasan strip dapat diubah menjadi kemasan kertas atau karton.
"Contohnya misalnya apakah plastik bisa diubah menjadi kemasannya botol. Atau bisa diganti dari dulunya strip dibuat menjadi kemasannya kertas, atau karton. Aturan ini kalau kita tidak rubah itu akan mempengaruhi harga obat karena 30, sekitar 30% kemasan itu mempengaruhi harga obat," ujarnya.
Taruna mengatakan RI akan melakukan negosiasi dengan negara pemasok terbanyak obat untuk RI. Ia menyinggung Indonesia yang masuk ke jajaran top 10 regulator terbaik dunia di bidang obat-makanan dan khususnya vaksin.
"Jadi, dua strategi itu akan saya yakin bisa mengontrol harga obat kita at least sampai akhir tahun. Karena sampai 6 bulan ke depan kita masih aman, nah tentu tahap berikutnya kalau ini perang berlanjut kita akan lakukan strategi itu untuk melindungi rakyat kita supaya harganya tidak naik," imbuhnya.
(dwr/idn)
