Australia Terapkan Aturan Indonesia, Medsos Bakal Dirombak

Jakarta, CNBC Indonesia - Meta menegaskan komitmennya mematuhi regulasi pemerintah terkait keamanan digital bagi pengguna muda.

Country Director Meta untuk Indonesia, Pieter Lydian, menjelaskan bahwa perusahaan telah menjalin komunikasi dengan para regulator, sejalan dengan dinamika kebijakan baru yang tengah dibahas di berbagai negara.

Pieter menegaskan bahwa isu perlindungan remaja menjadi prioritas utama perusahaan, terutama karena platform seperti Instagram memiliki basis pengguna muda yang signifikan.

Ia menuturkan bahwa Meta sudah menyiapkan berbagai fitur khusus untuk remaja yang dirancang untuk memastikan pengalaman digital yang lebih aman sesuai usia.

"Kami pasti akan comply dengan aturan yang ada di sini. Itu yang pertamanya. Kedua itu, diskusi antara kita dan dari sisi regulator udah intens terjadi. Bukan hanya kita aja, tapi seluruh industri," ujar Pieter dalam acara Mengupas Tren Digital yang Relevan untuk Bisnis di 2026 Bersama Meta di Jakarta, Rabu (10/11/2025).

"Udah ada fitur-fitur untuk mengkomunikasi hal tersebut. Mudah-mudahan, ini kan balik lagi, yang namanya aturan kan tujuannya adalah supaya baik. Nah mudah-mudahan semuanya itu bisa membuat situasi lebih baik lagi," imbuhnya.

Komitmen tersebut selaras dengan peluncuran fitur keamanan terbaru untuk Akun Remaja Instagram beberapa waktu yang lalu. Peningkatan ini meliputi pembatasan terintegrasi pada Instagram Live serta pencegahan pengiriman gambar yang tidak diinginkan melalui Direct Message (DM).

Meta juga akan memperluas penerapan Akun Remaja ke Facebook dan Messenger di Indonesia pada akhir tahun ini.

Fitur ini secara otomatis menetapkan pengaturan ketat mengenai siapa yang dapat menghubungi remaja dan konten apa yang dapat mereka akses. Pengguna di bawah 16 tahun bahkan membutuhkan persetujuan orang tua untuk melonggarkan pengaturan tersebut, sehingga orang tua tidak harus melakukan pengaturan manual.

Australia menjadi negara yang telah resmi menerapkan larangan total akses media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun. Aturan yang mulai berlaku pada 9 Desember 2025 itu mewajibkan platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, dan Snapchat memblokir akun anak secara menyeluruh. Jika gagal, perusahaan dapat dikenai denda hingga US$ 33 juta.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut kebijakan tersebut sebagai tonggak penting dalam upaya melindungi generasi muda dari risiko online yang selama ini sulit dikendalikan melalui mekanisme tradisional. Ia menyatakan bahwa langkah Australia akan memengaruhi arah reformasi digital di berbagai belahan dunia.

Sementaa Indonesia, mengadopsi pendekatan berbeda melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Layanan Digital Anak (PP Tunas) yang diberlakukan sejak Maret 2025.

Alih-alih melarang secara total, pemerintah mengatur pembatasan akses berdasarkan kategori risiko dan rentang usia. Anak di bawah 13 tahun hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi.

Pada kelompok usia 13-15 tahun, akses diperbolehkan untuk platform berisiko rendah hingga sedang. Sementara itu, remaja usia 16-17 tahun bisa mengakses platform berisiko tinggi dengan pendampingan orang tua. Mereka yang berusia 18 tahun ke atas bebas mengakses semua kategori platform.

Namun, PP Tunas tidak secara eksplisit menyebutkan aplikasi mana yang masuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Platform seperti Instagram, X, atau YouTube diminta melakukan evaluasi internal dan melaporkan klasifikasinya kepada Kementerian Komunkasi dan Digital (Komdigi).

Sejumlah negara lain, termasuk Denmark, Selandia Baru, dan Malaysia, dikabarkan tengah mengkaji kebijakan di Australia sebagai rujukan untuk reformasi serupa.