Ajak Investor Bangun Infrastruktur, Wamenhub: Tak Ada Lagi Wilayah Terisolasi

Jakarta -

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi membangun sistem transportasi hijau di Indonesia yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Suntana menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, partisipasi aktif sektor swasta sangatlah penting.

"Pembangunan sistem transportasi di Indonesia membutuhkan dukungan dari sektor swasta. Bersama-sama kita bisa mengurangi emisi karbon dan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Tanah Air," ujar Suntana dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

Hal itu dikatakan Suntana dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025),

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran negara, Suntana mengatakan bahwa kolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi nasional.

"APBN kita tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur. Oleh karena itu, kami membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk berinvestasi melalui skema KPBU," lanjutnya.

Melalui KPBU, sektor swasta akan diberikan hak konsesi untuk membangun dan mengelola infrastruktur transportasi strategis, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Sebagai imbal balik, pihak swasta akan memperoleh hak pengelolaan dan pendapatan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Suntana memberikan contoh sukses model KPBU dalam pembangunan Pelabuhan Patimban, kereta cepat Whoosh, dan Bandara Kediri, yang melibatkan investasi swasta baik nasional maupun internasional. Menurutnya, keberhasilan proyek-proyek ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur.

Ia juga mengungkapkan pemerintah membuka peluang investasi untuk seluruh pelaku industri guna bersama-sama membangun transportasi hijau yang mendukung daya saing ekonomi nasional. Dalam hal ini, Suntana menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah sebagai kunci utama pemerataan pembangunan dan integrasi seluruh daerah Indonesia.

"Tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Kita ingin semua wilayah, baik yang berada di perbatasan maupun daerah terpencil, dapat terhubung dengan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan," ujar Suntana.

Dia menjelaskan Kementerian Perhubungan telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mewujudkan integrasi antar moda transportasi. Suntana juga menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan biaya besar, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan konektivitas nasional terwujud secara merata.

"Membangun jalur kereta api saja membutuhkan biaya hingga puluhan triliun rupiah. Namun, hal ini sangat penting demi mewujudkan transportasi yang dapat memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan di seluruh daerah," tambahnya.

Suntana memastikan bahwa Kementerian Perhubungan siap untuk bermitra dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, dalam membangun jaringan transportasi nasional yang efisien, produktif, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konferensi ICI ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan transportasi, untuk integrasi konektivitas laut, darat, dan udara di seluruh kepulauan.

"Infrastruktur tidak cukup hanya ada-ia harus berfungsi sebagai sistem yang menyatukan bangsa, membuka peluang, dan mengangkat kesejahteraan masyarakat," ujar AHY.

Lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara partisipan termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti: Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

Simak juga Video: Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Apa Saja?

(prf/ega)