Jakarta -
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah Indonesia segera menjangkau masyarakat yang terdampak gempa bumi besar di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan wilayah sekitar. Terutama warga yang mendiami pulau terluar di Kabupaten Sangihe yang terisolasi sebab kerusakan infrastruktur fasilitas umum usai gempa terjadi.
"Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
Seperti yang diketahui, warga Sulut dikejutkan oleh guncangan hebat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin (8/6/2026) pagi. Gempa ini merupakan rangkaian gempa dahsyat Filipina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa pada Senin pagi terjadi pukul 06.37 WIB atau 07.37 Wita. Hasil analisis terbaru menunjukkan kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,7 dengan episenter bertitik di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Selain di Kabupaten Sangihe, guncangan dilaporkan terasa di sejumlah daerah di Sulawesi Utara, termasuk Manado dan wilayah sekitarnya. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa getaran dirasakan hingga Gorontalo dan daerah lain di Indonesia bagian timur.
Walaupun tak ada korban jiwa, Puan tegaskan gempa besar di Sulut ini harus dijadikan momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.
"Kerusakan dapat terjadi bahkan ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas," ujarnya.
Puan juga menitikberatkan perhatiannya terhadap kekuatan bencana di pulau terluar dan singgung tantangan geografis.
"Ketangguhan bencana di pulau terluar juga harus semakin diperhatikan. Tantangan geografis seharusnya justru menjadi faktor agar Negara memiliki antisipasi bila bencana terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat," imbuhnya.
Hal ini disampaikan Puan menyusul adanya informasi mengenai dampak gempa di Sulut, terutama terkait warga Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang dilaporkan terisolasi akibat gempa bumi ini. Banyak rumah warga di Kepulauan Sangihe rusak parah hingga rata dengan tanah imbas gempa besar tersebut.
Desa Kawio sendiri dihuni oleh 178 Kepala Keluarga (KK), dengan 480 jiwa mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Saat ini, warga masih berkumpul di area terbuka karena gempa susulan masih terjadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut.
"Pemerintah setempat harus memastikan kebutuhan warga, dan secepat mungkin menyalurkan bantuan. Pastikan kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia dan anak-anak juga terpenuhi," tegas Puan.
BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami saat gempa ini terjadi. Mereka mencatat gempa telah menyebabkan tsunami kecil di tiga titik yakni di pesisir Ulu Siau dan Melonguane di Sulawesi Utara, serta satu titik di wilayah Maluku Utara dengan ketinggian minor berkisar antara 9-18 sentimeter.
Meskipun peringatan dini tsunami sudah dicabut, Puan meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi yang berlaku.
"Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan terus memantau informasi," imbaunya.
Puan juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus memperhatikan situasi dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi apabila peringatan dini tsunami kembali diumumkan.
"Ini sekaligus menjadi 'alarm latihan' yang menguji apakah sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga benar-benar bekerja sebagaimana mestinya," ujarnya.
Puan menyadari adanya keterbatasan akses bagi daerah yang memiliki tantangan geografis. Oleh sebab itu, ia tegaskan bahwa kesiapan harus dibangun sebelum bencana datang.
"Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, pelabuhan, hingga fasilitas evakuasi di kawasan pesisir harus dirancang dengan standar ketahanan yang lebih tinggi," sebut Puan.
Investasi besar dalam pembangunan fisik, lanjutnya, jangan sampai menjadi sia-sia ketika tidak mampu bertahan menghadapi bencana.
Puan menambahkan, tantangan terbesar Indonesia bukan semata menghadapi bencana, melainkan membangun kemampuan daerah untuk hidup berdampingan dengan risiko bencana yang akan terus ada.
Puan mengatakan, sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia, Indonesia tidak memiliki pilihan untuk menghilangkan ancaman gempa bumi. Ia menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan adalah memperkecil dampak yang terjadi akibat gempa bumi melalui investasi yang konsisten pada ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik.
Puan menilai bahwa wilayah-wilayah kepulauan terluar seperti Sangihe membutuhkan perhatian khusus dalam agenda pembangunan nasional.
"Pendekatan pembangunan di daerah-daerah rawan bencana perlu lebih menekankan aspek ketangguhan sejak awal," ujarnya.
Menurut Puan, momentum ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko yang sama di masa depan.
"Sebab tujuan akhir penanganan bencana bukan sekadar memulihkan kondisi, melainkan membangun masyarakat yang lebih siap, lebih aman, dan lebih tangguh ketika bencana datang," pungkasnya.
(akn/ega)
